Hal tersebut disampaikan Moeldoko saat menjawab tentang usulan yang berkembang di masyarakat agar Presiden mengambil alih proses tes wawasan kebangsaan pegawai KPK.
"Kita berbicara struktur. Dalam struktur organisasi ada kotak. Dalam kotak itu ada pejabatnya. Dalam pejabatnya itu ada job description-nya, tugas dan tanggung jawabnya, jangan semua persoalan 'lari' ke Presiden, terus ngapain yang di bawah," ujar Moeldoko kepada wartawan di Jakarta, Rabu.
Dia mengatakan persoalan kepegawaian ada yang mengatur. Badan Kepegawaian Negara (BKN) mempunyai standar-standar tersendiri dalam menentukan hal tersebut.
Baca juga: KSP pantau langsung penyaluran beras PPKM ke masyarakat
Baca juga: KSP jelaskan alasan pidato Presiden tidak singgung HAM dan korupsi
"Semaksimal mungkin Presiden tidak terlibat di dalamnya. Beri ruang kepada Presiden untuk berpikir yang besar. Persoalan-persoalan teknis biar pembantunya yang menjalankan. Itu memang strukturnya seperti itu," tuturnya menjelaskan.
Dia menekankan bahwa kehidupan bernegara harus berdasarkan struktur, agar berjalan efektif. "Agar struktur organisasi bernegara berjalan efektif," ucap dia.
Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2021
