Program 100 Hari Bupati Kotim Tak Jelas

Sampit, Kalteng (ANTARA News) - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Kalimantan Tengah menilai program 100 hari kerja bupati setempat tidak jelas.

"Sejak dilantik pada 25 Oktober 2010 lalu roda pemerintahan masih belum berjalan dengan maksimal dan pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) bekerja belum terarah serta tidak berdasarkan program bupati," kata Ketua DPRD Kotim, Jhon Krislie, di Sampit, Minggu.

Ia mengatakan, bupati harus mengarahkan program kerja para pimpinan SKPD agar rencana pembangunan dapat terlaksana dan tepat sasaran.

Krislie mengungkapkan, seharusnya mulai sekarang bupati sudah menjalankan visi dan misi pembangunannya yang telah disampaikan pada saat mencalonkan diri menjadi bupati.

Dalam visi dan misi itu bupati menyebutkan akan membangun infrastruktur, ekonomi kerakyatan dan pendidikan gratis.

"Bupati harus bisa menjelaskan secara rinci ke masyarakat luas yang dimaksud dengan pendidikan gratis yang sebenarnya," katanya.

Masyarakat masih banyak yang belum mengerti dengan program pendidikan gratis, sebab masih ada pungutan saat masuk sekolah kemudian daftar ulang dan mengambil ijazah juga harus membayar.

Krislie mengungkapkan, untuk mesukseskan pendidikan gratis tersebut Dinas Pendidikan dan Pemuda Olahraga (Disdikpora) Kotawaringin Timur harus memiliki data base sekolah-sekolah yang kekurangan guru.

Dengan adanya data base itu akan memudahkan dalam penambahan dan penempatan guru di sebuah daerah terutama untuk sekolah yang berada di pedalaman.

"Supaya setelah penempatan guru tidak minta pindah dalam kota dengan berbagai macam alasan, mulai dari penerimaan guru tempat sekolah sudah ditetapkan sejak awal," terangnya.

Krislie juga menilai bupati kurang peka terhadap permasalahan yang telah terjadi di masyarakat, contohnya masalah pencemaran lingkungan yang terjadi di sungai Bamban.

Akibat limbah pabrik pengolahan kelapa sawit milik PT Bumi Hutani Lestari (BHL) yang mencemari sungai Bamban itu, saat ini ratusan Kepala Keluarga (KK) di Desa Tumbang Koling kesulitan mendapatkan air bersih.

"Permasalahan ini adalah menyangkut hidup hajat orang banyak jadi perlu penanganan yang serius dari pemerintah dan untuk mengatasi ini bupati harus segera memanggil pihak perusahaan untuk dimintai keterangan serta meminta pertanggungjawaban pihak perusahaan," ucapnya. (ANT-174/K004)