Menilik anggaran sektor kesehatan untuk pengendalian COVID-19 di 2022

Tidak ada yang menjamin SARS-CoV-3 dan SARS-CoV-4 tidak akan muncul. Mungkin akan muncul di zaman kita, anak kita, atau cucu kita, tugas kita mempersiapkan mereka

Jakarta (ANTARA) - Dalam pidato pada Rapat Paripurna DPR-RI Tahun Sidang 2021-2022, Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa sektor kesehatan akan menjadi salah satu fokus utama pemerintah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2022.

Pemerintah akan melanjutkan upaya pengendalian COVID-19 pada 2022 dengan anggaran belanja kesehatan yang direncanakan sebesar Rp255,3 triliun atau 9,4 persen dari total belanja negara.

Dengan anggaran tersebut, pemerintah akan mereformasi sistem kesehatan, mempercepat penurunan angka stunting, dan membuat program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang berkesinambungan.

Berdasarkan rancangan awal, pagu belanja untuk sektor kesehatan itu termasuk pagu yang berasal dari Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebesar Rp115,9 triliun dan pagu reguler Rp139,4 triliun.

Dana ini akan dialokasikan untuk belanja Kementerian/Lembaga sebesar 41,7 persen, belanja non Kementerian/Lembaga 31,8 persen, serta Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebesar 26,5 persen.

Anggaran belanja kesehatan ini pun berpotensi meningkat mengikuti perkembangan penanganan pandemi. Pada 2020, belanja kesehatan dalam APBN 2020 sebetulnya hanya dipatok Rp111,7 triliun, tapi kemudian menjadi Rp172,3 triliun, karena mendapat tambahan Rp60,6 triliun dari dana PEN.

Dalam perjalanannya, dana PEN untuk sektor kesehatan kembali melonjak pada 2021 menjadi Rp201,2 triliun sehingga total anggaran untuk kesehatan mencapai Rp326,4 triliun.

Dana ini sebagian besar digunakan untuk penanganan COVID-19 berupa tracing, testing, dan treatment karena banyak pasien COVID-19 yang mesti dirawat di rumah sakit.

Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, dalam Konferensi Pers Nota Keuangan dan RUU APBN 2022 secara daring, akan lebih berfokus mencegah penularan COVID-19 dengan menegakkan disiplin masyarakat dalam penerapan protokol kesehatan, melakukan testing dan tracing, dan vaksinasi.

Teknologi informasi akan dimanfaatkan pula untuk mendukung ketiga fokus tersebut. Harapannya, apabila COVID-19 sudah terkendali, sektor perekonomian akan bisa berjalan tanpa melepaskan penerapan protokol kesehatan yang menjadi kebiasaan baru.

Budi Gunadi memandang upaya pencegahan ini penting agar jumlah masyarakat yang tertular COVID-19 tidak sampai melebihi kapasitas rumah sakit. Saat ini, Indonesia memiliki 400 ribu tempat tidur di rumah sakit, dengan sebanyak 120 ribu diantaranya untuk pasien COVID-19.

Berdasarkan perkiraan, apabila 20 persen dari total kasus COVID-19 aktif mesti dirawat di rumah sakit, pemerintah mesti mengendalikan kasus aktif COVID-19 agar tidak mencapai lebih dari 600 ribu.

Kalau kasus aktif melebihi 600 ribu, kapasitas rumah sakit dikhawatirkan tidak mampu menampung sebagian pasien COVID-19 sehingga korban jiwa akan berjatuhan.

Pengendalian COVID-19 juga penting untuk dibiasakan, karena meski pandemi mungkin akan "turun level" menjadi endemi, tetapi virusnya diproyeksikan tidak akan hilang sama sekali sampai lima atau sepuluh tahun ke depan, dan bahkan lebih.

Selain prokes, testing dan tracing juga akan digencarkan agar orang-orang yang terkena COVID-19, terutama tanpa gejala, bisa segera diisolasi. Selanjutnya, vaksinasi pun akan dipercepat mulai akhir 2021 ini.

Menurut Budi Gunadi, pada Agustus dan September 2021 Indonesia akan kedatangan 70 juta dosis dan 80 juta dosis vaksin anti COVID-19. Jumlah vaksin yang datang pada dua bulan ini pun melampaui kedatangan vaksin dari Januari sampai Juli 2021 yang sebesar 90 juta dosis.

"Sehingga kita tahu bahwa kegiatan vaksinasi kita akan jauh lebih tinggi dan berat di bulan-bulan ini dibandingkan tujuh bulan pertama," kata eks bankir senior ini.

Ia juga memastikan prioritas vaksinasi akan ditujukan kepada daerah dengan tingkat kasus positif COVID-19 dan kematian yang tinggi

Pembenahan data

Di samping itu, pemerintah juga akan menggunakan APBN 2022 untuk mentransformasi enam pilar sektor kesehatan. Ini guna mempersiapkan kemungkinan varian virus COVID-19 baru di masa yang akan datang.

"Tidak ada yang menjamin SARS-CoV-3 dan SARS-CoV-4 tidak akan muncul. Mungkin akan muncul di zaman kita, anak kita, atau cucu kita, tugas kita mempersiapkan mereka,” kata Budi Gunadi.

Enam pilar yang akan ditransformasi tersebut yaitu pilar layanan primer, layanan rujukan, sistem ketahanan kesehatan, sistem keuangan atau pembiayaan kesehatan, Sumber Daya Manusia (SDM) kesehatan, dan teknologi informasi serta bioteknologi.

Menanggapi rencana pemerintah di bidang kesehatan ini, Ekonom Bhima Yudhistira memandang kebijakan tersebut sudah tepat untuk memperkuat penanganan pandemi COVID-19.

Ia bahkan mengharapkan setidaknya belanja Rp200 triliun diantaranya perlu dikhususkan untuk mencegah penularan virus. Apalagi dengan penyebaran COVID-19 varian baru yang mesti direspon dengan persiapan fasilitas kesehatan, deteksi, dan vaksinasi yang baik.

"Masalah data juga krusial untuk mempercepat distribusi vaksin. Ada daerah yang kekurangan stok vaksin bisa diambil dari daerah yang pasokannya berlebih," kata Direktur CELIOS (Center of Economic and Law Studies) ini.

Menurut dia, pembenahan maupun sinkronisasi data menjadi penting untuk mempercepat pencairan insentif bagi tenaga kesehatan di 2022, dengan belajar dari lambatnya penyerapan anggaran dalam setahun terakhir.

Ke depan, sejalan dengan pemerintah, Bhima memandang masyarakat akan hidup berdampingan dengan COVID-19. Namun, menurut dia, beberapa sektor perekonomian seperti pariwisata akan pulih lebih lama dari sektor lain.

"Tapi ada tren yang permanen akan naik, yakni teknologi informasi dan bidang kesehatan. Dengan kondisi tersebut pelaku usaha diharapkan agile atau cepat melakukan adaptasi sehingga penyerapan tenaga kerja nya cepat pulih," katanya.

Dengan fokus penuh pada pelaksanaan anggaran di sektor kesehatan, pemerintah bisa lebih optimistis penanganan pandemi COVID-19 di 2022 bisa lebih baik dan lebih terkendali.

Melalui penanganan yang membaik dan korban positif yang turun, masyarakat bisa lebih berandai-andai kondisi dapat kembali normal, terutama kegiatan perekonomian yang terdampak parah sejak triwulan II-2020.

Baca juga: Menkes pastikan anggaran kesehatan 2022 teralokasi merata ke daerah

Baca juga: Ketua DPR tegaskan sektor kesehatan kunci pemulihan ekonomi

Baca juga: Menkeu: Disiplin kesehatan dan vaksinasi kunci pemulihan ekonomi

Baca juga: Menkeu: 681.000 tenaga kesehatan telah terima insentif Rp5,55 triliun