PKS berikan 1,7 juta paket sembako bagi warga terdampak COVID

Kami ingin PKS terus memperkuat kehadiran dan kerja nyata di tengah masyarakat

Jakarta (ANTARA) - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menginisiasi Gerakan Nasional 1,7 juta paket sembako bagi masyarakat terdampak COVID-19 dalam momentum peringatan HUT Ke-76 Republik Indonesia.

Ketua Majelis Syura PKS Salim Segaf Al-Jufri dalam siaran persnya, di Jakarta, Selasa, mengatakan Gerakan Nasional 1,7 juta paket bantuan dilakukan, mengingat PKS sebagai komponen bangsa ikut merasakan kesulitan saat pandemi.

Selain aksi sosial, PKS juga meresmikan Tim Respons Cepat COVID-19 yang sudah dibentuk di seluruh struktur PKS di Indonesia.

"Kami ingin PKS terus memperkuat kehadiran dan kerja nyata di tengah masyarakat. Sejak awal merebaknya COVID-19 hingga saat ini, PKS telah mendistribusikan sedikitnya 741.410 paket bantuan sembako dan dana bantuan COVID-19 senilai Rp68,9 miliar," ujar Salim dalam Amanat Upacara Peringatan Detik-detik Proklamasi RI, di halaman Kantor DPP PKS, Jakarta, Selasa.

Cucu Pahlawan Nasional Sayid Idrus Salim Al Jufri ini menambahkan, dana bantuan tersebut berasal dari potongan gaji anggota dewan dan pejabat publik PKS, serta sumbangan anggota dan simpatisan.

"Di samping itu, jaringan PKS di seluruh Indonesia juga mengerahkan bantuan untuk korban bencana alam di NTT, NTB, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Barat," ujar Salim.

Selain memperkuat solidaritas sosial, kata dia, PKS juga fokus melakukan advokasi kebijakan publik. Namun, seruan PKS, ahli kebijakan publik dan pakar kesehatan belum mendapatkan sambutan yang baik.

Menurutnya, Pemerintah memilih fokus kepada pemulihan ekonomi nasional dengan mengeluarkan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 dan memaksakan pengesahan UU Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020.

"Bagi PKS, perppu dan UU Cipta Kerja ini bukanlah solusi dalam mengatasi pandemi. Perppu dan UU Cipta Kerja ini hanya menguntungkan bagi kepentingan investor dan pengusaha besar yang banyak mendapatkan berbagai insentif fiskal dari Pemerintah," kata mantan Duta Besar RI untuk Arab Saudi ini pula.

Oleh karena itu, kata dia, atas nama keadilan, kemanusiaan dan keselamatan jiwa rakyat Indonesia, PKS bersama elemen masyarakat sipil menolak disahkannya Perppu Nomor 1 Tahun 2020 dan UU Cipta Kerja.

"PKS konsisten bersikap bahwa kunci sukses pemulihan ekonomi nasional sangat ditentukan oleh keberhasilan Pemerintah dalam mengendalikan pandemi. Semakin sukses Pemerintah mengendalikan pandemi, maka perekonomian nasional akan cepat pulih," kata Salim Segaf Al-Jufri pula.
Baca juga: F-PKS instruksikan potong gaji anggota bantu warga terdampak COVID-19
Baca juga: F-PKS usulkan fasilitas DPR jadi tempat "isoman"