Kuwait Mulai Berlakukan Sanksi PBB Terhadap Iran

Kota Kuwait (ANTARA News/AFP) - Bank sentral Kuwait memerintahkan bank-bank emirat Teluk, perusahaan investasi dan pasar valuta asing mulai melaksanakan sanksi-sanksi PBB terhadap negara tetangganya, Iran, kata media setempat, Jumat.

Perintah itu menetapkan pembekuan aset dan sumber dana yang berkaitan dengan "kegiatan atau program nuklir Iran yang sensitif", kata surat kabar Al-Rai mengutip surat edaran yang dikeluarkan bank sentral.

Koran itu mengatakan, perintah tersebut dibuat berdasarkan atas surat dari kementerian luar negeri yang menekankan bahwa sanksi-sanksi itu bersifat wajib.

Pada Juni, PBB dan negara besar dunia memberlakukan babak sanksi keempat pada Iran karena menolak membekukan program nuklirnya yang kontroversial.

Surat edaran bank sentral itu melarang pembukaan cabang atau kantor perwakilan bagi bank-bank Iran di Kuwait dan melarang lembaga keuangan Kuwait membuka kantor atau rekening di Iran.

Iran menjadi sorotan dunia karena program nuklirnya yang kontroversial. Negara itu sebelumnya sudah dikenai tiga paket sanksi PBB karena penolakannya untuk menghentikan pengayaan uranium, salah satu dari sejumlah langkah penting untuk membuat energi nuklir bagi kepentingan-kepentingan sipil ataupun militer.

Ketegangan menyangkut program nuklir Iran memuncak setelah mereka menolak perjanjian nuklir yang ditengahi badan atom PBB dan juga mengumumkan rencana untuk membangun pabrik pengayaan uranium baru.

AS, Israel dan sejumlah negara Barat menuduh Iran menggunakan program nuklirnya sebagai selubung untuk membuat senjata atom, namun Teheran bersikeras bahwa program nuklirnya hanya untuk kepentingan sipil damai.

Selain program nuklir, negara-negara Barat juga menyuarakan keprihatinan yang meningkat atas kerusuhan pasca pemilihan presiden tahun lalu, yang telah mengguncang pilar-pilar pemerintahan Islam dan meningkatkan kekhawatiran mengenai masa depan negara muslim Syiah itu, produsen minyak terbesar keempat dunia.

Iran dilanda pergolakan besar setelah pemilihan umum Juni 2009 yang disengketakan itu.

Ratusan reformis ditahan dan diadili dalam penumpasan terhadap oposisi pro-reformasi setelah pemilihan umum presiden itu, yang disusul dengan kerusuhan terbesar dalam kurun waktu 31 tahun.

Dua calon presiden yang kalah, Mir Hossein Mousavi dan Mehdi Karroubi, mantan ketua parlemen yang berhaluan reformis, bersikeras bahwa pemilihan Juni itu dicurangi untuk mendudukkan lagi Mahmoud Ahmadinejad ke tampuk kekuasaan.

Presiden Mahmoud Ahmadinejad, yang telah membawa Iran ke arah benturan dengan Barat selama masa empat tahun pertama kekuasaannya dengan slogan-slogan anti-Israel dan sikap pembangkangan menyangkut program nuklir negaranya, dinyatakan sebagai pemenang dengan memperoleh 63 persen suara dalam pemilihan tersebut.

Para pemimpin Iran mengecam "campur tangan" negara-negara Barat, khususnya AS serta Inggris, dan menuduh media asing, yang sudah menghadapi pembatasan ketat atas pekerjaan mereka, telah mengobarkan kerusuhan di Iran.

Sejumlah pejabat Iran mengatakan bahwa 36 orang tewas selama kerusuhan itu, namun sumber-sumber oposisi menyebutkan jumlah kematian 72. Delapan orang lagi tewas selama protes anti-pemerintah pada 27 Desember, menurut data resmi. (M014/K004)