Para pemimpin negara maju dan berkembang mengumumkan mereka memberikan "sebuah modernisasi IMF yang lebih mencerminkan perubahan dalam ekonomi dunia melalui representasi yang lebih besar dari emerging markets (pasar-pasar yang sedang tumbuh pesat) dan negara-negara berkembang yang dinamis".
Reformasi akan meningkatkan "legitimasi, kredibilitas dan efektivitas, menjadikannya sebuah lembaga yang lebih kuat untuk mendorong stabilitas keuangan global dan pertumbuhan", para pemimpin G20 mengatakan dalam sebuah deklarasi KTT di Seoul.
Dewan eksekutif IMF telah menyetujui perubahan -- digambarkan sebagai "bersejarah" oleh direktur pengelola Dominique Strauss-Kahn -- pada pertemuannya sendiri pekan lalu.
Mereka menciptakan "perubahan terbesar yang berpengaruh dalam mendukung emerging markets dan negara-negara berkembang ", kata Strauss-Kahn.
Dana, dibentuk setelah Perang Dunia II untuk membuat kembali sistem keuangan dunia dan mencegah Depresi gaya 1930-an, telah lama didominasi oleh kekuatan Barat namun telah menghadapi desakan yang meningkat untuk menyesuaikan.
Kesepakatan untuk mereformasi 24-anggota dewan gubernur diperbincangkan oleh para menteri G-20 bulan lalu menjelang KTT minggu ini.
Eropa telah setuju untuk menyerahkan dua kursi. Hanya lebih dari lima persen dari hak suara yang akan dialihkan, dan Brazil, Rusia, India dan China semuanya akan berada di antara 10 pemegang saham utama IMF.
China akan bergerak naik menjadi pemegang saham terbesar ketiga, dari tempat keenam.
Ukuran total kuota -- kontribusi dari 187 negara anggota
untuk modal dana -- akan menjadi dua kali lipat, menjadi 756 miliar dolar.
Setibanya di IMF pada 2007, Strauss-Kahn membuat redistribusi kuota menjadi prioritas utama, untuk menyelesaikan pertempuran panjang dan pahit oleh emerging-market dan negara-negara berkembang untuk merebut kekuasaan yang lebih besar.
Ketika rencana reformasi kuota sebelumnya secara resmi diadopsi oleh negara-negara anggota pada April 2008, Strauss-Kahn menyambutnya sebagai "awal legitimasi baru dari Dana."
Tetapi reformasi itu belum berlaku karena kurangnya jumlah yang cukup dari ratifikasi oleh negara-negara anggota.
(Uu.A026/M012/P003)
Editor: Priyambodo RH
Copyright © ANTARA 2010
