Jakarta (ANTARA News) - Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar Idrus Marham mengatakan, partainya mendukung dilakukannya penyelidikan untuk membongkar penjualan saham perdana atau IPO PT Krakatau Steel yang menjadi pro kontra di tengah-tengah masyarakat.
"Golkar berkepentingan untuk membongkar kasus ini sekalian," kata Idrus Marham di Jakarta, Jumat.
Sebelumnya beredar isu bahwa beberapa anggota dewan mendapatkan jatah saham. Menurut Idrus, Golkar mendukung dilakukan penyelidikan terhadap dugaan adanya penjatahan saham kepada anggota DPR dari berbagai partai, termasuk dengan membentuk pansus.
Idrus Marham menegaskan, Ketua Umum PG Aburizal Bakrie sudah memberikan instruksi yang jelas terhadap masalah ini.
Ketum, tambah Idrus, meminta Fraksi Partai Golkar di DPR menyelidikinya sehingga bisa ditemukan bukti adanya penjatahan itu termasuk yang mengalir ke kader partainya di DPR.
Namun untuk teknis penyelidikan ini, Idrus menyerahkan sepenuhnya kepada anggota Fraksi di DPR.
"Apakah melalui pansus atau diselidiki oleh Komisi III, bicarakan di DPR," katanya.
Idrus menjelaskan, Partai Golkar perlu mengungkap kasus ini karena merasa ikut dituding menerima bagian dari IPO KS.
"Penyelidikan ini harus dilakukan untuk menghilangkan rasa saling curiga di antara elit parpol. Kita tidak ingin isu itu berkembang terus," katanya.
Idrus berjanji, jida ada elit Partai Golkar yang ikut mendapatkan jatah saham IPO KS akan ditindak tegas.
"Bila ada elit Partai Golkar yang terlibat dengan mengatasnamakan partai dan dia terbukti, maka kita tidak segan mengambil tindakan," tegasnya.
Idrus juga menjelaskan, partainya tidak ingin membiarkan peristiwa seperti kasus Bank Century terulang lagi.
Sementara Wasekjen DPP Golkar Bambang Yoga Soegema menyatakan, DPP sudah membahas kasus IPO KS itu sejak pekan lalu. Dalam rapat DPP sempat mencuat usulan untuk memanggil penjamin emisi atau under writer IPO KS ke DPR.
"Kita undang ke DPR untuk memberikan data nama-nama yang ada dalam daftar pembeli saham KS," katanya.
Wasekjen DPP Golkar lainnya Nurul Arifin menambahkan, kasus KS penuh dengan kejanggalan. Karena itu, DPP meminta Fraksi Golkar di DPR untuk menjalankan fungsi pengawasannya.
"Bentuk pansus untuk menyelidiki kenapa harga jualnya terlalu rendah," katanya.
(J004/R014/S026)
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2010
