Massa Blokade Kembali TKP Penembakan di Sengerang

Jambi (ANTARA News) - Massa beberapa desa di Kabupaten Tanjungjabung Provinsi Jambi, pasca penembakan warga hingga meninggal saat berdemo menutup jalur sungai masuknya kapal milik PT WKS di Desa Sengerang, kembali melakukan pemblokiran di lokasi kejadian.

Ketua Persatuan Petani Jambi (PPJ), Aidil Putra di Jambi, Kamis mengatakan, menyesalkan lambatnya penyelesaian kasus yang dilakukan pemerintah provinsi, hingga warga melakukan pemblokadean sungai.

Sebelum terjadinya penembakan yang menewaskan warga bernama Ahmad Adam (45) akibat terkena tembakan puluru tajam dari aparat yang bertugas disana, pihak PPJ merasa kecewa dengan pemerintah daerah serta khususnya Kementerian Kehutanan dan pihak perusahaan yang selalu meremehkan hak warga atas lahan yang diserobot PT WKS.

Konflik lahan di Desa Senyerang seluas 7.224 Ha yang diserobot WKS sejak 2001 hingga sekarang tidak pernah selesai dan puncak konflik jatuhnya korban jiwa akibat aksi yang digelar massa pada Senin lalu.

"Peristiwa itu dipicu oleh lambatnya pemerintah dalam menyelesaikan konflik lahan dan tidakan PT WKS yang membawa aparat keamanan sedangkan petani ini ada penyelesaian secara damai." kata Aidil.

Ia juga menambahkan, bahwa konflik PT WKS dengan petani itu tidak hanya terjadi di Desa Senyerang, melainkan juga terjadi pada petani lainnya di lima Kabupaten dalam Provinsi Jambi yakni dari Kabupaten Tanjungjabung Barat dan Timur, Muarojambi, Batanghari dan Tebo dengan luas lahan yang diserobot WKS seluas 41.779 Ha yang terletak di kabupaten tersebut.

Untuk itu PPJ yang memiliki jumlah anggota sebanyak 14.536 KK dilima kabupaten di Provinsi Jambi, menuntut segera dicabut izin PT WKS, perusahaan Sinar Mas Group dari Provinsi Jambi, minta Menteri Kehutanan RI untuk segera menggembalikan tanah atau lahan petani yang dirampas oleh PT WKS.

Kemudian minta kepada aparat penegak hukum khususnya kepolisian untuk bisa mengungkap kasus penembakan warga yang tewas saat sedang beraksi demo pada Senin lalu dan segera hentikan segala bentuk kekerasan serta polisi harus melindungi petani dari intimidasi pihak manapun.

PPJ juga sudah mendapatkan informasi dari pemerintah provinsi bahwa pada Senin 15 Nopember nanti, akan digelar rapat akbar antara petani dengan pihak PT WKS yang dimediasikan oleh pemerintah provinsi dalam menyelesaikan konflik yang terjadi selama ini. (N009/K004)