Muhyiddin Yassin tumbang sebelum HUT Kemerdekaan Malaysia

Saya patuh kepada konstitusi dan akan mengambil jalan yang terhormat untuk menyelesaikan kemelut politik yang sedang berlaku

Kuala Lumpur (ANTARA) - Muhyiddin Yasin tidak bisa ikut merayakan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Malaysia ke 64 sebagai kepala pemerintahan pada Selasa (31/8) mendatang setelah dia mengundurkan diri sebagai Perdana Menteri Malaysia Senin (16/8).

Pemimpin Koalisi Pemerintahan Perikatan Nasional (PN) tersebut dipaksa aturan untuk menyerahkan kekuasaannya kepada Raja Malaysia atau Yang di-Pertuan Agong, di Istana Negara setelah gagal memperoleh dukungan mayoritas anggota parlemen.

Selain tidak bisa merayakan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Malaysia yang tinggal 16 hari, wakil rakyat asal Pagoh, Muar, Negara Bagian Johor Bahru, ini juga mencatatkan diri sebagai perdana menteri dengan masa jabatan tersingkat di negeri jiran yakni selama 17,5 bulan.

Muhyiddin dilantik sebagai perdana menteri ke delapan oleh Raja Malaysia, Yang-di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Ri'ayatuddin di Istana Negara, Ahad (1/3/2020), menggantikan rekan satu partainya di Partai Bersatu, Mahathir Mohammad, yang kemudian menjadi saingannya.

Mantan Menteri Dalam Negeri era Pemerintahan Pakatan Harapan dan mantan Wakil Perdana Menteri era Najib Razak tersebut menghadap Yang di-Pertuan Agong pukul 12:30 , Senin, setelah sebelumnya melakukan rapat kabinet terakhir serta foto bersama di Putrajaya.

Muhyiddin tiba di Istana Negara melalui pintu utama dengan mengendarai Toyota Vellfire warna hitam dan melakukan pertemuan sekitar setengah jam kemudian kembali ke rumahnya di Bukit Damansara, Kuala Lumpur, tanpa keterangan apapun.

Sebelumnya Raja Malaysia juga telah memanggil jaksa agung dan ketua KPU pada 11.00 kemudian setelah memanggil Muhyiddin Yassin Yang di-Pertuan Agong juga menjadwalkan pertemuan dengan Kepala Polisi Diraja Malaysia (PDRM) dan wakilnya.

Pemerintahan Perikatan Nasional memang rapuh dari awal karena dibangun bukan berdasarkan partai-partai pemenang Pemilu yang mendapat mandat rakyat melainkan oleh politik persengkongkolan hasil pertemuan Hotel Sheraton atau yang dikenal politik pintu belakang.

Mastermind-nya adalah Wakil Presiden PKR saat itu Azmin Ali. Dia bersama 10 anggota parlemen PKR berbalik arah mendukung Bersatu. Padahal sebelumnya mantan Menteri Besar Selangor ini adalah pendukung setia Anwar Ibrahim dan salah satu menteri Pakatan Harapan (PH).

Pada masa yang sama Presiden Partai Bersatu, Muhyiddin Yassin membawa keluar partai tersebut dari koalisi PH pimpinan Presiden PKR, Anwar Ibrahim. Bersatu kemudian terbelah menjadi dua hingga Mahathir kemudian legowo mendirikan partai baru Partai Pejuang.

Muhyiddin kemudian diangkat sumpah sebagai perdana menteri baru setelah dia membentuk koalisi Perikatan Nasional yang terdiri dari pemimpin PKR yang membelot bersama wakil rakyat Bersatu, Barisan Nasional (Umno, MCA dan MIC), GPS, PAS, PBS dan Star.

Kehilangan mayoritas dukungan

Di negeri jiran Perdana menteri dinyatakan memperoleh dukungan apabila minimal memperoleh pendukung 101 anggota parlemen sedangkan kalau tidak mencukupi maka perdana menteri meminta Raja untuk membubarkan parlemen dan mengadakan Pemilu atau meletakkan jabatan.

Kalau meletakkan jabatan maka sesuai Pasal 43 (2) Konstitusi Federal Yang di-Pertuan Agong bisa melantik perdana menteri baru dari parlemen yang mendapatkan dukungan mayoritas parlemen.

"Saya patuh kepada konstitusi dan akan mengambil jalan yang terhormat untuk menyelesaikan kemelut politik yang sedang berlaku," ujar Muhyiddin Yassin.

Berdasarkan kalkulasi perhitungan dukungan di parlemen saat ini Muhyiddin Yassin sudah kehilangan suara mayoritas.

Perhitungannya adalah koalisi Perikatan Nasional (PN) yang menjadi pendukung utama perdana menteri hanya mendapatkan 100 kursi terdiri dari Bersatu (31), PAS (18), Star (satu), Umno (23), GPS (18), bebas (empat), MCA (dua), MIC (satu), PBS (satu) dan PBRS (satu).

Sedangkan Pakatan Harapan (PH) pimpinan Anwar Ibrahim memperoleh 89 kursi terdiri dari DAP (42), PKR (35), Amanah (11) dan anggota bebas (satu).

Kemudian oposisi yang lain mendapatkan 31 kursi terdiri dari Umno yang mencabut dukungan dari Muhyiddin (15), Warisan (delapan), Partai Pejuang termasuk Mahathir Mohammad (empat), PSB (dua), bebas (satu) dan UPKO (satu).

Pencabutan dukungan Umno menjadi titik balik goyahnya pemerintahan Muhyiddin walaupun sebelumnya dia sudah memberikan hadiah Menteri Pertahanan senior dari Umno, Ismail Sabri, menjadi wakil perdana menteri dan Menteri Luar Negeri, Hishamuddin Hussein sebagai menteri senior.

Pada (9/8) Umno membenarkan bahwa dua warkah atau surat akuan bersumpah telah diutus untuk diserahkan kepada Yang di-Pertuan Agong.
Warkah-warkah tertanggal 30 Juli dan 4 Agustus 2021 yang ditandatangani langsung oleh Presiden Umno, Ahmad Zahid Hamidi.

Merayu Oposisi

Mengetahui dukungan di parlemen sudah tidak mayoritas lagi Muhyiddin Yassin kemudian menghadap Yang di-Pertuan Agong di Istana Negara setelah itu dia memberikan pernyataan bersedia melakukan mosi percaya di parlemen yang akan diselenggarakan September mendatang.

Pimpinan oposisi kemudian menolak usulan tersebut dan meminta mosi percaya di parlemen diselenggarakan secepatnya karena khawatir akan terjadi politik transaksional, apalagi berkembang isu satu anggota parlemen dihargai RM30 juta untuk memberikan dukungan ke pemerintah.

Gagal dengan strategi tersebut Muhyiddin dengan didampingi sejumlah menteri Jumat (13/8) kemudian menyampaikan pidato khusus dengan membuat tujuh tawaran kepada para pemimpin partai oposisi untuk meminta persetujuan bi-partisan.

Di antara tujuh penawaran tersebut adalah pengajuan RUU Anti Lompat Partai akan dibahas di parlemen, alokasi yang sama untuk semua anggota parlemen terlepas dari partainya, ketua pembangkang diberi kemudahan seperti menteri senior dan pelaksanaan Pemilu 18 dengan pendaftaran secara otomatis.

Para pemimpin partai oposisi kemudian menolak penawaran kerjasama politik yang disampaikan Muhyiddin Yassin tersebut. Sejumlah warga bahkan ada yang melaporkan tawaran Muhyiddin tersebut ke polisi karena dinilai sebagai rasuah atau korupsi jabatan.

Penolakan disampaikan oleh Majelis Kepresidenen Pakatan Harapan Anwar Ibrahim (Presiden Partai Keadilan Rakyat), Hj Mohamad Sabu (Presiden Partai Amanah Negara) dan Lim Guan Eng (Presiden Partai Tindakan Demokratik atau DAP) di Kuala Lumpur, Sabtu (14/8).

Pendirian yang sama disampaikan oleh Mohd Shafie Apdal (Presiden Partai Warisan), Syed Saddiq Syed Abdul Rahman (Presiden Partai Aliansi Demokrat Malaysia / MUDA), Baru Bian (Presiden Partai Persatuan Sarawak / PSB) dan Wilfred Madius Tangau (Presiden United Progressive Kinabalu Organization / UPKO).

Penolakan juga disampaikan oleh Presiden UMNO Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi dan Presiden Pejuang Tanah Air, Mukhriz Mahathir.

Majelis Presiden PH menolak tawaran yang diberikan oleh Perdana Menteri Muhyiddin Yassin untuk mengizinkan mosi percaya disetujui di Parlemen.

"Pakatan Harapan telah mengambil sikap untuk menolak dengan keras semua tawaran tidak tulus dari Mahyuddin yang seharusnya dilakukan lebih awal dan bukan pada akhir kehidupan politiknya," kata mereka.

Mereka juga mengklaim bahwa pengumuman khusus Perdana Menteri Muhyiddin pada Jumat adalah pengakuan terbuka dari seorang perdana menteri yang telah kehilangan mayoritasnya.

Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi menyarankan masyarakat untuk tetap tenang sampai Yang di-Pertuan Agong melakukan tanggung jawab konstitusionalnya berdasarkan Pasal 40 (2) untuk mengangkat perdana menteri baru dari antara anggota DPR.

Pria keturunan Indonesia ini menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada 15 anggota parlemen yang setia dan istiqomah karena telah mempertahankan pendirian partai untuk terus mempertahankan Kelembagaan Raja dan Konstitusi Nasional.

Zahid tetap kukuh kendati Minggu malam (15/8) ada keinginan dari Wakil Perdana Menteri Ismail Sabri agar anggota parlemen Umno kubunya tetap bergabung ke Perikatan Nasional karena Ismail Sabri akan disiapkan sebagai perdana menteri setelah Muhyiddin lengser.

Penggantinya Muhyiddin Yassin akan ditentukan oleh Yang Di-Pertuan Agong berdasarkan adu kekuatan dan kompromi dari kelompok oposisi baik dari kelompok Anwar Ibrahim, Mahathir Mohammad maupun kelompok Umno.