Presiden: Pengetatan dan pelonggaran bukan kebijakan inkonsisten

Jakarta (ANTARA) - Presiden Joko Widodo menegaskan pengetatan dan pelonggaran mobilitas bukanlah kebijakan yang tidak konsisten, namun sebagai cara untuk menemukan kombinasi terbaik antara kesehatan dan ekonomi masyarakat.

"Pengetatan dan pelonggaran mobilitas masyarakat, misalnya, harus dilakukan paling lama setiap minggu, dengan merujuk kepada data terkini. Mungkin hal ini sering dibaca sebagai kebijakan yang berubahubah, atau sering dibaca sebagai kebijakan yang tidak konsisten," kata Presiden Jokowi saat berpidato pada Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI Tahun 2021 di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Senin.

Justru hal itulah, menurut presiden, yang harus dilakukan pemerintah untuk menemukan kombinasi terbaik antara kepentingan kesehatan dan kepentingan perekonomian masyarakat.

"Karena virusnya yang selalu berubah dan bermutasi, maka penanganannya pun harus berubah sesuai dengan tantangan yang dihadapi," ungkap Presiden Jokowi.

Pandemi COVID-19, menurut Presiden Jokowi, juga telah mengajarkan untuk mencari titik keseimbangan antara gas dan rem.

"Keseimbangan antara kepentingan kesehatan dan perekonomian. Dalam mengambil keputusan, pemerintah harus terus merujuk kepada data, serta kepada ilmu pengetahuan dan teknologi terbaru," tambah presiden.

Pemerintah harus selalu tanggap terhadap perubahan keadaan, dari hari ke hari secara cermat.

"Tujuan dan arah kebijakan tetap dipegang secara konsisten, tetapi strategi dan manajemen lapangan harus dinamis menyesuaikan permasalahan dan tantangan," ungkap Presiden.

Presiden Jokowi mengakui pengetatan mobilitas yang tidak bisa dihindari ini membuat pemerintah harus memberikan bantuan sosial yang lebih banyak dibanding pada situasi normal.

Sejumlah program bantuan sosial telah diluncurkan pemerintah yaitu Program Keluarga Harapan, Kartu Sembako, Diskon Listrik, Subsidi Gaji, Bantuan Produktif Usaha Mikro, Bantuan Sosial Tunai, Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa, dan Program Kartu Pra Kerja juga terus ditingkatkan.

"Subsidi Kuota Internet untuk daerah-daerah PPKM juga semaksimal mungkin diberikan kepada tenaga kependidikan, murid, mahasiswa, guru, dan dosen," ungkap Presiden.

Walaupun pemerintah sangat berkonsentrasi dalam menangani permasalahan kesehatan, tapi Presiden menegaskan perhatian terhadap agenda-agenda besar menuju Indonesia Maju tidak berkurang sedikit pun.

"Pengembangan SDM berkualitas tetap menjadi prioritas. Penyelesaian pembangunan infrastruktur yang memurahkan logistik, untuk membangun dari pinggiran dan mempersatukan Indonesia, terus diupayakan," kata Presiden.

Reformasi struktural dalam rangka memperkuat pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, tetap menjadi agenda utama.

Dalam sidang Tahunan MPR, Sidang Bersama DPR/DPD RI, dan Pidato Kenegaraan, Presiden Jokowi mengenakan pakaian adat dari Suku Baduy.

Sidang tersebut digelar secara luring dan daring, dari daftar hadir terdapat sebanyak 311 dari 363 anggota legislatif yang menghadiri acara.