Menkominfo: Pemerintah percepat realisasi anggaran PEN 2021

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah terus bekerja keras untuk mempercepat realisasi anggaran Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2021 sebagai salah satu instrumen utama untuk mendorong pemulihan ekonomi dan penanganan dampak pandemi, kata Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate.

Per 6 Agustus 2021, Realisasi anggaran PEN telah mencapai Rp320,38 triliun, atau 43 persen dari pagu anggaran sebesar Rp744,75 triliun. Dalam APBN 2021 Pemerintah mengalokasikan anggaran Program PEN dalam sebesar Rp699,43 triliun, lebih tinggi dibandingkan alokasi pada 2020 sebesar Rp695,2 triliun.

Untuk memberikan tambahan dukungan penanganan kesehatan dan perlindungan sosial di tengah peningkatan kasus COVID-19, pemerintah kemudian memperbesar anggaran Program PEN 2021 menjadi Rp744,75 triliun. Penguatan pagu anggaran PEN sebesar hampir Rp50 triliun tersebut diharapkan akan menjadi pondasi kuat dalam mendukung pengendalian COVID-19 dan pemulihan ekonomi.

“Pemerintah terus mempercepat realisasi anggaran PEN untuk menstimulasi usaha rakyat, memberikan perlindungan sosial, penanganan kesehatan, sekaligus mencegah potensi perlambatan ekonomi di kuartal 3 dan 4 tahun 2021. Itu semua adalah proteksi yang sangat dibutuhkan masyarakat saat ini,” tegas Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate dalam siaran pers, Minggu.

"Kita bisa melihat terdapat tren perbaikan di berbagai sektor. Karena itu, pemerintah dengan dukungan semua pihak, terus berupaya melanjutkan momentum pemulihan ekonomi di tengah upaya meredam penambahan kasus COVID-19,” imbuhnya.

Hingga 6 Agustus 2021, penyerapan anggaran PEN tertinggi terdapat di klaster perlindungan sosial, yakni mencapai Rp94,79 triliun, atau 50,8 persen dari total pagu Rp186,64 triliun.

Program-program yang termasuk dalam klaster perlindungan sosial, di antaranya Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako/Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Bansos Tunai Non-Jabodetabek, Bansos Sembako Jabodetabek, Logistik/Pangan/Sembako, Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa, dan Diskon Listrik.

Sementara itu, penyerapan anggaran PEN tertinggi kedua terdapat pada klaster kesehatan yang mencapai Rp 70,32 triliun atau 32,7 persen dari pagu Rp 214,95 triliun.

Anggaran pada klaster ini di antaranya digunakan untuk program penanganan COVID-19, seperti program vaksinasi dan penguatan 3T, iuran jaminan kesehatan, santunan tenaga kesehatan, dan lain-lain.

Selain kedua klaster tersebut, tiga sektor lain dengan penyerapan terbesar anggaran PEN 2021 secara berurutan. Pertama, klaster dukungan UMKM dan Korporasi mencapai Rp55,8 triliun atau 34,4 persen dari pagu Rp162,40 triliun.

Kedua, klaster insentif usaha mencapai Rp51,15 triliun atau 81,4 persen dari pagu Rp62,83 triliun, dan ketiga klaster program prioritas, mencapai Rp48,32 triliun atau 40,8 persen dari pagu Rp 117,94 triliun.

Menteri Johnny mengungkapkan, pemerintah akan terus mendorong akselerasi penyerapan anggaran PEN 2021. Pemerintah juga akan memonitor, memitigasi setiap kendala, dan memastikan agar realisasi PEN di semester II 2021 jauh lebih baik, tepat sasaran dan mencegah agar tidak tertumpuk di akhir tahun.

“Semoga program-program yang memanfaatkan anggaran PEN ini benar-benar bisa dirasakan manfaatnya oleh rakyat, khususnya bagi mereka yang terdampak pandemi COVID-19,” pungkas Jhonny.