BRIN sebagai institusi baru sempat menimbulkan polemikJakarta (ANTARA) - Peneliti Senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro berharap agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) membahas mengenai Badan Riset dan Inovasi (BRIN) dalam Pidato Kenegaraan.
"BRIN sebagai institusi baru sempat menimbulkan polemik," kata Siti Zuhro ketika dihubungi oleh ANTARA dari Jakarta, Minggu.
Menurut Siti, polemik tersebut diakibatkan oleh Peraturan Presiden yang dinilai tidak sesuai dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Sisnas Iptek).
Selain itu, penyebab lainnya adalah kekhawatiran terhadap dibubarkannya 84 lembaga yang dilebur ke dalam BRIN, serta kebingungan dan ketidakpastian khususnya terkait dengan nomenklatur baru.
"Pengalaman menyatukan lembaga menunjukkan sesuatu yang tidak sederhana, butuh waktu dan penyesuaian yang memadai," ucapnya.
Baca juga: BRIN: 90 persen penelitian dihasilkan perguruan tinggi
Baca juga: Menteri harap BRIN bawa teknologi Indonesia melompat jauh
Ia juga mengatakan, kelembagaan yang efektif sangat diperlukan Indonesia untuk membangun SDM unggul, serta menciptakan teknologi dan inovasi.
Sebagai lembaga baru, tutur Siti menambahkan, BRIN mendapat beban yang sangat berat bila menggabungkan empat lembaga terkait penelitian dan ilmu pengetahuan teknologi, seperti menggabungkan lembaga LIPI, BPPT, LAPAN, dan BATAN yang sudah hampir dewasa.
"Nasib riset harus jelas dan prospektif agar berdampak positif bagi kemajuan Indonesia," tutur Siti Zuhro.
Indonesia yang maju dan inovatif perlu ditopang hasil penelitian dan inovasi yang mantap sehingga bisa dijadikan landasan oleh pemerintah dalam menentukan kebijakan. Oleh karena itu, Peneliti Politik LIPI ini berharap agar Presiden Jokowi memberi pernyataan dalam Pidato Kenegaraan terkait dengan keberadaan lembaga ini.
Selain itu, Siti Zuhro juga berharap agar pemerintah membahas mengenai kinerja Kementerian Pendidikan dan Ristek. Lembaga ini memiliki kaitan yang begitu erat dengan dampak pandemi COVID-19 terhadap kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang dihasilkan.
"Prokes (protokol kesehatan, red) yang ketat tidak memungkinkan siswa masuk sekolah, sehingga pola pendidikan di Indonesia berubah drastis," tutur Siti.
Ia berharap agar presiden memaparkan hasil dari perubahan pola pendidikan, dari yang sebelumnya tatap muka, kini diselenggarakan secara daring.
"Apakah membuat kualitas siswa dan mahasiswa semakin baik atau justru sebaliknya?" ucap Siti.
Baca juga: Infrastruktur riset Indonesia berstandar global dikembangkan BRIN
Baca juga: Presiden berharap Indonesia menjadi produsen teknologi
Permasalahan pola pendidikan mendapat perhatian khusus dari Siti Zuhro mengingat tidak semua siswa maupun mahasiswa dapat mengakses proses belajar via internet. Oleh karena itu, ia berharap agar Presiden Jokowi menyampaikan kinerja Kementerian Pendidikan dan Ristek dalam Pidato Kenegaraan.
"Saya berharap, Indonesia dapat lebih serius dalam membenahi kualitas pendidikan guna memberdayakan rakyat dan menciptakan SDM unggul," tuturnya.
Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2021
