Menko PMK inginkan Pemprov Kepri miliki kebijakan atur beras

Tanjungpinang (ANTARA) - Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menginginkan Pemprov Kepri memiliki kebijakan sendiri dalam mengatur stok beras sebagai upaya menekan impor.

"Kebijakan untuk mengatur beras yang dibagikan sebagai bantuan sosial harus beras lokal. Walaupun Kepri bukan penghasil beras, setidaknya dapat ikut berpartisipasi membantu daerah-daerah yang mengalami surplus beras, sehingga dapat terserap," kata Muhadjir Effendy di sela kunjungan kerja di Kepri, Jumat.

Baca juga: Menko PMK inspeksi mendadak pastikan beras bansos layak konsumsi

Ia mengatakan bukan berarti beras harus diproduksi di Kepri, tetapi memanfaatkan beras lokal dari provinsi lain, terutama yang memiliki surplus beras, seperti Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Selatan.

Dalam kunjungan kerjanya itu Muhadjir melihat langsung perkembangan penyaluran beras, ketersediaan stok dan kelayakan beras untuk bantuan sosial di Gudang Bulog Tanjungpinang.

“Untuk kemasan dan ketersediaan stok sudah baik dan dikemas dalam plastik 5 kilogram, sehingga aman dari kemungkinan rusak terkena hujan, karena beras sangat sensitif terhadap air," ujar mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Malang (UMM).

Menko Muhadjir juga berpesan agar Bulog berhati-hati, jangan sampai beras bantuan sosial yang disalurkan tidak layak dikonsumsi oleh masyarakat.

“Jika ada masyarakat yang komplain terhadap beras bansos, harus direspons sesegera mungkin oleh Bulog sebagai penyedia dan Pos Indonesia sebagai penyalur,” pungkasnya.

Baca juga: Timbulkan kerumunan, Menko PMK kritik penyaluran bansos di Kantor Pos

Baca juga: Menko PMK minta beras bansos berasal dari panen petani lokal