PPKM vs penurunan kasus COVID-19

Jakarta (ANTARA) - Penerapan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang berkali-kali disesuaikan waktunya menjadi bahan pertanyaan, efektifkah penerapannya?

Banyak yang berpendapat penerapan PPKM tak berbanding lurus dengan penurunan kasus COVID-19 yang masih saja tinggi.

Namun menilik data yang ada, faktanya penerapan PPKM berdampak pada penurunan 56,9 persen kasus COVID-19 yang terjadi di sejumlah daerah atau zona merah.

Juru Bicara Menko Kemaritiman dan Investasi Jodi Mahardi mengemukakan pelaksanaan PPKM Darurat pada 3 –20 Juli 2021 dan PPKM Level 1-2 yang berlaku sejak 21 Juli 2021 hingga saat ini berdampak pada penurunan kasus konfirmasi harian COVID-19.

Tercatat sejak 15 Juli 2021, terjadi penurunan sebesar 59,6 persen hingga saat ini. Angka reproduksi saat ini 1,2-1,5, pemerintah akan terus berupaya agar angka reproduksi ini bisa mencapai angka di bawah 1, sehingga wabah terkendali.

Sejumlah strategi akan diterapkan salah satunya dengan cara dengan “coverage” vaksinasi tinggi plus penerapan 3M dan 3T.

Jodi mengapresiasi dan berterima kasih atas peran TNI dan Polri yang terlibat langsung dan berhasil meyakinkan masyarakat dalam melaksanakan protokol kesehatan, vaksinasi, hingga menurunkan angka kasus COVID-19.

Baca juga: Meniti perpanjangan PPKM

Kedisiplinan Masyarakat
Sejatinya apapun kebijakan yang diterapkan apabila didukung dengan kedisiplinan dalam pelaksanaan pasti akan berhasil baik.

Karopenmas Polri Brigjen Pol. Rusdi Hartono menyampaikan bahwa kesadaran masyarakat menjadi kunci dalam menurunkan COVID-19.

Menurut dia, semua harus bersyukur bahwa saat ini kesadaran masyarakat meningkat cukup baik dalam melaksanakan protokol kesehatan, sehingga program PPKM Darurat secara akurat berhasil menurunkan kasus COVID-19.

Pemerintah memang terlihat telah melakukan penanganan COVID-19 secara holistik dari hulu hingga ke hilir. Semua langkah dilakukan secara terintegrasi antar instansi melalui pelibatan TNI dan Polri serta relawan dan mahasiswa sebagai bentuk kerja sama yang erat serta gotong royong seluruh elemen masyarakat mengingat pandemi COVID-19 tidak dapat ditangani sendiri-sendiri.

Pemerintah juga terus memastikan ketersediaan tempat tidur baik di rumah sakit maupun tempat isolasi terpusat di berbagai daerah termasuk kebutuhan doktee dan tenaga kesehatan, obat-obatan, oksigen, alat medis serta alat kesehatan serta konsumsi pasien.

Mengenai angka kematian, tercatat pada awal Juli 2021, angka kematian yang terkonfirmasi COVID-19 terus mengalami peningkatan bahkan pernah mencapai angka lebih dari 2000.

Beberapa fakta yang ditengarai terkait dengan kematian pasien COVID-19 antara lain akibat keterlambatan penanganan pasien karena baru dibawa ke rumah sakit saat terjadi pemburukan; masyarakat yang tidak bersedia untuk dirawat di Isoter sehingga kondisinya tidak terpantau; banyak pasien COVID-19 yang mengalami pemburukan berupa penurunan saturasi dengan sangat cepat.

Melihat berbagai indikasi terkait kematian pasien COVID-19, pemerintah telah melakukan berbagai upaya yaitu dengan memperbanyak tempat tidur isoter di berbagai daerah dan melengkapi kebutuhan seperti tenaga kesehatan, obat-obatan, oksigen, konsumsi pasien, dan alat-alat kesehatan yang diperlukan. Selain itu, juga memobilisasi pasien isoman melalui TNI-Polri.

Khusus di Yogyakarta dan Solo, Group 2 Kopassus dikerahkan untuk memobilisasi pasien isoman agar dapat dimonitor dan antisipasi apabila terjadi pemburukan dapat segera ditangani.

Indikator kematian memang pada akhirnya dirilis ke publik, pertimbangannya karena banyak input data kematian oleh daerah merupakan akumulasi dalam beberapa minggu ke belakang sehingga menimbulkan distorsi assesmen level situasi.

Perlu Waspada
Sementara Juru Bicara Kementerian Kesehatan, dr. Siti Nadia Tarmizi mengakui bahwa pelaksanaan PPKM Darurat atau Level 4 telah menurunkan kasus COVID-19 hingga hampir 60 persen.

Namun ia mengingatkan, perlunya mewaspadai peningkatan kasus di luar Jawa dan Bali. Jawa Bali itu memang nyatanya punya potensi 70 persen dari seluruh kasus, tapi setelah PPKM level 4 angka kasus di Bali masih tinggi, demikian juga dengan provrinsi lain di luar Jawa Bali kasusnya bahkan terus meningkat.

Ia menyarankan masyarakat secara individu melaksanakan protokol kesehatan, sementara pemerintah akan terus mendorong penurunan penularan melalui regulasi dan vaksinasi.

Sebelumnya Karopenmas Polri Brigjen Pol. Rusdi Hartono menyampaikan, PPKM Level 4 terbukti akurat menurunkan laju kasus COVID-19 di tanah air.

Ia bersyukur masyarakat bersama TNI dan Polri memiliki tekat yang sama untuk mengendalikan penularan COVID-19. Menurut Rusdi, usaha tak akan pernah mengingkari hasil.

Sementara sosiolog Imam Prasodjo mengingatkan perlunya keterlibatan seluruh masyarakat mengatasi penularan COVID-19.

Imam berpendapat perlunya pelaksanaan pertahanan semesta dalam melawan COVID-19. Tidak saja pemerintah, atau TNI dan Polri. Tapi semua rakyat harus terlibat.

Ia setuju semua harua disiplin melaksanakan protokol kesehatan, dan vaksinasi. Tapi yg tidak kalah penting adalah ketahanan tubuh dengan mengkonsumsi makanan bergizi.

Sebenarnya saat ini yang harus dilakukan, sebagai kesatuan bangsa ialah saling mendukung dan membantu satu sama lain. Karena setiap insan di Indonesia memiliki andil dalam kolaborasi pentahelix penanganan COVID-19.

Pemerintah memang sudah berupaya menyusun kebijakan terbaik, media sebagai perpanjangan pemerintah dari pemberitaan kepada masyarakat dalam menyampaikan informasi, kemudian para pakar dan akademisi sebagai pemberi kritik dan saran yang solutif dan memebangun yang disesuaikan karakteristik khas Indonesia.

Sementara pihak swasta untuk ikut serta mendukung kebijakan pemerintah. Sedangkan masyarakat pada umumnya mampu menjalankan kebijakan yang ada sebaik-baiknya demi dampak kebijakan yang signifikan dan mengawal perubahan yang baik.