"Tim tersebut saat ini sedang menjalankan tugasnya," katanya di Istana Kepresidenan Gedung Agung Yogyakarta, Minggu.
Menurut dia, untuk mengganti sapi milik warga korban Merapi tersebut pemerintah menyediakan anggaran sebesar Rp100 miliar. Pemerintah masih membahas mengenai prosedur penggantian sapi tersebut.
"Kami akan melakukan kajian mengenai kepemilikan sapi tersebut, apakah sebagai mata pencaharian bagi pemiliknya atau tidak. Hal itu akan membedakan nilai penggantian, dan pemerintah akan mengganti dengan harga yang layak," katanya.
Sebelumnya, Menko Kesra Agung Laksono mengatakan, pemerintah akan berupaya mengganti ternak sapi milik warga yang menjadi korban bencana letusan Gunung Merapi.
Namun, menurut dia, prosedur, mekanisme, dan besaran nilai penggantian sapi mati masih dalam pembahasan dan akan ditentukan indeksnya.
"Jadi, pemerintah berupaya memberikan ganti rugi bagi pemilik sapi yang mati. Dengan demikian, tidak hanya sapi hidup yang diganti pemerintah," katanya.
Ia mengatakan, pemerintah menyiapkan pembelian sapi hidup di kawasan rawan bencana Merapi. Untuk pembelian sapi tersebut diperlukan prosedur dan akuntabilitas yang bisa dipertanggungjawabkan.
"Pembelian sapi tersebut merupakan salah satu upaya agar warga pemilik sapi tidak kembali ke daerah bahaya Merapi hanya untuk mengurusi ternaknya yang ditinggal mengungsi," katanya.
(U.V001/M008/P003)
Editor: Priyambodo RH
Copyright © ANTARA 2010
