Akademisi: Jaringan 5G merupakan tantangan bagi keamanan nasional

Ancaman 'espionage' (pengintaian tanpa izin, red) level negara harus menjadi pertimbangan keamanan nasional

Jakarta (ANTARA) - Akademisi Fakultas Teknik Universitas Indonesia Sigit Puspito Wigati Jarot mengatakan bahwa jaringan "5G" merupakan sebuah tantangan, bahkan ancaman, bagi keamanan nasional.

"Ancaman espionage (pengintaian tanpa izin, red) level negara harus menjadi pertimbangan keamanan nasional,' ujar Sigit Jarot dalam 5G Security Workshop yang diselenggarakan di dalam jaringan (daring), Kamis.

Ia mengatakan bahwa meski jaringan 5G menawarkan berbagai kemudahan dan kemajuan teknologi, pemerintah harus tetap berhati-hati dengan risiko ancaman yang tertuju pada keamanan nasional. Untuk itu, diperlukan ketahanan yang kokoh sebagai upaya melindungi kepentingan nasional.

"Jaringan 5G bahkan bisa dimanfaatkan dalam operasi militer," ucapnya.

Teknologi yang mengandalkan jaringan 5G dapat digunakan untuk mengoperasikan berbagai peralatan militer, seperti autonomous vehicle (kendaraan otomatis) atau Alternate Reality / Virtual Reality (AR/VR) yang memungkinkan para tentara untuk melakukan latihan secara virtual atau bahkan memahami medan tempur secara virtual.

Selain itu, terdapat command-control system yang memungkinkan tentara untuk mengendalikan peralatan militer mereka dari jarak jauh, dan lain sebagainya.

Jaringan 5G dapat menawarkan kemajuan teknologi pertahanan untuk kekuatan militer Indonesia, akan tetapi juga dapat menjadi ancaman baru bagi mereka. Hal ini dikarenakan, salah satu aktor dari ancaman siber adalah negara lain yang dimotivasi oleh faktor geopolitik. Kemajuan teknologi dalam dunia militer juga dapat menjadi ancaman bagi kedaulatan Indonesia.

"Oleh karena itu lembaga pemerintah seharusnya lebih concern terhadap isu-isu yang terkait masalah keamanan negara dibandingkan masalah bisnis," tutur Sigit seraya menekankan poin dari materi yang ia paparkan.

Adapun tantangan keamanan nasional lainnya yang akan dihadapi oleh Indonesia setelah mengimplementasikan jaringan 5G adalah kerentanan keamanan apabila terjadi gangguan pada kinerja perangkat lunak (software) yang dilakukan oleh para kriminal siber, karena jaringan 5G lebih terkait pada kinerja perangkat lunak dibandingkan perangkat keras (hardware).

"Indonesia kekurangan jumlah tenaga terampil dan terlatih untuk memonitor jaringan 5G (dalam ranah perangkat lunak, red)," ucapnya.

Berdasarkan tantangan-tantangan yang akan dihadapi oleh Indonesia akibat implementasi jaringan 5G, Sigit mengatakan bahwa risiko keamanan 5G terlalu besar untuk ditangani sendiri, baik oleh pemerintah maupun oleh bisnis.

"Dibutuhkan kolaborasi antara pemangku kepentingan," demikian Sigit Jarot.