Direktur Energi Primer PLN Nur Pamudji di Jakarta, Jumat mengatakan, penghematan tersebut sudah menjadi kesepakatan bersama antara pemerintah dan DPR dalam pembahasan RAPBN 2011.
"Kami akan menjalankannya," katanya.
Pemerintah dan DPR sudah sepakat tidak menaikkan TDL pada 2011.
Kompensasinya, PLN diminta menekan biaya pokok penyediaan (BPP) hingga Rp8,1 triliun dan penundaan pembayaran utang subsidi Rp4,6 triliun dari sebelumnya tahun 2011 menjadi 2012.
Penghematan Rp8,1 triliun tersebut terutama berasal dari tambahan pasokan gas 100 juta kaki kubik per hari ke PLTGU Muara Tawar, Bekasi dengan nilai efisiensi Rp2,5 triliun dan unit regasifikasi di Teluk Jakarta yang ditargetkan selesai akhir 2011 senilai Rp2,3 triliun.
Pemerintah dan DPR menyepakati pula alokasi sisa anggaran lebih (SAL) 2010 sebagai antisipasi pembengkakan subsidi listrik.
Sebelumnya, pemerintah merencanakan kenaikan TDL rata-rata 15 persen pada 2011 dengan perkiraan pengurangan subsidi Rp12,7 triliun.
Nur Pamudji mengatakan, pihaknya akan melakukan penghematan energi primer melalui lelang bahan bakar minyak.
"Target penghematan lelang BBM tahun 2011 sekitar Rp450 miliar," katanya.
Juru bicara PLN Bambang Dwiyanto menambahkan, penghematan lain adalah mengurangi susut daya dan menekan biaya administrasi.
Anggota Komisi VII DPR dari Fraksi Partai Golkar Dito Ganinduto menilai, target penghematan senilai Rp8,1 triliun tersebut cukup berat.
"Namun, nilai penghematan itu tetap harus tercapai," ujarnya.
Ia meminta, pemerintah mendukung PLN mencapai target penghematan itu.
Direktur Eksekutif ReforMiner Institute Pri Agung Rakhmanto juga mengatakan, pemerintah harus menjamin ketersediaan gas dan batubara guna mencapai target penghematan pada 2011 sebesar Rp8,1 triliun.
Ia mencontohkan, penyelesaian proyek pembangkit 10.000 MW sesuai jadwal, pemenuhan gas PLTGU Muara Tawar, dan realisasi unit regasifikasi di Teluk Jakarta.
"Semua itu kata kuncinya ada di pemerintah, bukan PLN," ujarnya.
(K007/A026/S026)
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2010
