Wakil Ketua DPR harapkan pemerintah pacu UMKM

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel mengharapkan pemerintah daerah memacu bangkitnya Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).

Menurut dia, UMKM harus jadi roda penggerak ekonomi di daerah selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Banyak warga menengah ke bawah menggantungkan nasibnya sebagai pengusaha kecil.

"Yang penting adalah UMKM level bawah harus ada insentif, nah insentif ini pemerintah harus pikirkan," kata Rachmat Gobel saat ditemui di program vaksinasi massal kawasan Kalideres, Jakarta Barat, Rabu.

Kalau ada perusahaan besar dapat insentif, kata dia, tentu perusahaan kecil harus diperhatikan.

Gobel mencontohkan UMKM yang banyak digandrungi warga yakni di bidang kuliner. Pemerintah harus aktif memberi dukungan kepada pelaku UMKM kuliner tersebut.

"Pemerintah harus bisa memberikan pembinaan bimbingan kepada UMKM. Dari menjual makanan yang lebih sehat, lebih baik. Nah ini harus didorong, diberikan kepada masyarakat," kata politisi Fraksi Nasdem itu.

Dengan demikian, Rachmat Gobel yakin perekonomian warga menengah ke bawah akan bertahan selama PPKM.

Sebelumnya, Kepala Suku Dinas Perindustrian Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (Sudin PPKUKM) Jakarta Barat Nuraini Silviana mengimbau warga untuk jadi pelaku UMKM saat menghadapi pandemi COVID-19.

Silviana mengatakan, menjadi pelaku UMKM dapat membantu perekonomian warga terutama korban Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) pada masa pandemi COVID-19.

Dia memastikan para pelaku UMKM akan mendapatkan pelayanan untuk membangun usaha yang dijalani.

Pemerintah Kota Jakarta Barat akan memfasilitasi pelatihan kerja calon pelaku UMKM dan pemberian fasilitas latihan. Fasilitas pelatihan itu diberikan kepada pihak swasta yang bekerja sama dengan Suku Dinas PPKUKM.

Produknya hasil karya UMKM pun akan mendapatkan sertifikat agar layak jual ke masyarakat luas. "Nanti kita fasilitas dapat sertifikasi Halal, HAKI makanya kalau sudah dibina UKM Insyaallah perizinan ada," kata Silviana.

Selain itu, produk dari pelaku UMKM juga akan disalurkan ke gerai-gerai resmi agar dapat lebih mudah laku di pasaran. Bagi warga yang mau menjadi pelaku UMKM, kata Silviana, hanya perlu datang ke kecamatan untuk mendaftar.

Pada 2021, dia berharap bisa mencetak 8.000 UMKM di Jakarta Barat agar angka kemiskinan dan pengangguran menurun. "Target kita memang 8.000 UMKM dari delapan kecamatan di Jakarta Barat," ungkap dia.