Hal tersebut menurut Luhur Budijarso guna memperbaiki kelemahan di lapangan supaya tidak ada lagi celah yang dimanfaatkan pendamping sosial.
"Kalau dari kami, langsung diberhentikan, kami akan atur di Permensos yang baru supaya dikembalikan kerugiannya. Kalau masih enggak bisa juga kita serahkan ke hukum," ujar Luhur kepada wartawan saat mengunjungi Sentra Vaksinasi IPSM di Universitas Negeri Jakarta, Rabu.
Baca juga: Kemensos harap masyarakat wakili laporan warga gaptek terkait bansos
Program Keluarga Harapan (PKH), menurut Luhur, adalah yang paling rawan ditemukan pemotongan, karena masalah penguasaan kartu ATM oleh pendamping sosial di lapangan atas alasan-alasan tertentu. Dibandingkan dengan BPNT yang bermasalah dalam penyalurannya.
Luhur mengatakan sampai saat ini aturan mengenai pendamping PKH menggunakan Permensos Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan. Sedangkan untuk Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) menggunakan Permensos Nomor 20 Tahun 2019.
Namun pihaknya juga mengacu pada aturan Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK).
"Semua aturan bisa ada celahnya yang penting bagaimana kita semua sebagai bagian dari 'civil society' untuk sama-sama bisa membantu mengawasi. Bukan untuk siapa-siapa, tapi untuk penerima," ujar Luhur.
Dia juga mendorong media maupun masyarakat untuk terus mengawasi pelaksanaan bantuan sosial di sekitarnya. "Sampaikan saja kami kami Buka hotlinenya. 'Whistleblower' itu sekarang sudah terintegrasi dengan KPK Jadi silakan kalau ada apa-apa kita buka semua, tidak ada yang kita tutupi," kata dia.
Baca juga: Menjelang PON Papua, Mensos Risma ajak generasi muda lebih kreatif
Baca juga: Mensos Risma pastikan kualitas bansos beras buruk diganti baru
Baca juga: Ketua DPD minta aparat tindak tegas penilap dana bansos
Pewarta: Devi Nindy Sari Ramadhan
Editor: Triono Subagyo
Copyright © ANTARA 2021
