Gubernur Jateng Minta Kawasan Puncak Merapi Bebas Permukiman

Semarang (ANTARA News) - Gubernur Jawa Tengah (Jateng), Bibit Waluyo, meminta kawasan di radius lima kilometer dari puncak Gunung Merapi bebas dari permukiman penduduk pascabencana letusan gunung ini.

"Untuk sekarang, belum saatnya menyampaikan tentang rencana relokasi penduduk lereng Merapi. Tetapi, langkah ke depan yang akan dilakukan adalah lima kilometer dari puncak Merapi harus bebas dari permukiman," ujarnya di Semarang, Kamis.

Menurut dia, kawasan di sekitar radius letusan Merapi tersebut masih dimungkinkan untuk digunakan sebagai area pertanian atau peternakan, tetapi bukan permukiman penduduk.

Pascatanggap bencana Merapi ini, lanjut dia, tata ruang di sekitar kawasan lereng gunung berapi di wilayah Jawa Tengah dan Yogyakarta ini segera dipetakan.

Ia menuturkan, pengalaman yang kurang baik tentang bencana letusan Merapi ini tidak boleh terulang.

"Merapi memiliki siklus letusan lima tahunan, sehingga kawasan rawan bencana II dan III harus dikosongkan," katanya.

Namun, lanjut dia, ke mana dan bagaimana relokasi penduduk dilakukan belum dapat disampaikan saat ini.

Upaya Gubernur tersebut mendapat dukungan dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Tengah Muh Zen.

Menurut dia, untuk mengurangi risiko bencana Merapi di masa yang akan datang, pemerintah harus tegas dalam membatasi pertumbuhan permukiman di kawasan rawan bencana.

"Pada radius tujuh kilometer dari puncak Merapi harus tidak ada penambahan bangunan baru," kata politikus Partai Kebangkitan Bangsa itu.

Upaya tersebut, kata dia, cukup efektif sebagai alternatif relokasi penduduk yang sulit dilaksanakan.
(T.I021/N002/P003)