Dalam arahan kepada Pemprov DIY di posko utama Merapi, Kecamatan Pakem, Kabupaten Sleman, Rabu, Presiden menyatakan pemerintah pusat hanya memberikan dukungan sedangkan Pemprov DIY yang sebenarnya lebih mengetahui persoalan di lapangan.
"Justru saya mempersilakan kepada Gubernur, Bupati, menteri terkait, untuk merundingkan bagaimana rekonstruksi dan rehabilitasi pasca bencana ini. Saya akan mendukung karena yang tahu persoalan adalah daerah sendiri," tutur Presiden.
Pemrov, lanjut Kepala Negara, tentunya lebih tahu tentang aspek sosial dan budaya warga lereng Merapi untuk pertimbangan relokasi.
Apabila nantinya tempat tinggal warga dipindahkan, Presiden berharap diakukan pendekatan dan sosialisasi yang tepat kepada masyarakat.
Selain itu, kata dia, Pemprov juga harus memastikan nantinya warga lereng Merapi itu memiliki tempat tnggal dan mata pencaharian baru sehingga hidup baru mereka bisa layak dan normal.
Untuk membiayai rencana relokasi itu, Presiden mengatakan, pemerintah pusat bisa menyediakan dana dengan gabungan anggaran pusat dan daerah.
Dalam paparan penanganan bencana letusan Merapi kepada Presiden, Gubernur DIY Sultan Hamengkubuwono X mengatakan saat ini Pemprov tengah melakukan penelitian terhadap lapisan tanah di dusun sekitar lereng Merapi, termasuk di dusun terdekat dengan puncak Merapi, yaitu Kinahrejo.
Pemrov, menurut Sultan, khawatir awan panas yang telah menyapu desa-desa tersebut telah merusak struktur tanah dan membahayakan kehidupan warga pada masa depan.
Untuk itu, Pemprov DIY saat ini sedang mempertimbangkan relokasi warga lereng Merapi sambil menunggu selesainya hasil penelitian.
"Hal ini perlu penelitian-penelitian untuk menentukan apakah tetap dimungkinkan mereka tinggal atau harus direlokasi," ujar Sultan.
Apabila Pemrov nantinya memutuskan untuk merelokasi warga yang sebagian besar bermata pencaharian petani dan peternak sapi perah itu, Sultan berjanji akan mengadakan dialog dan pendekatan dengan masyarakat.
Sultan memperkirakan saat ini petani dan peternak lereng Merapi menderita kerugian Rp15.000 per hari karena kehilangan mata pencaharian.
(D013/A024)
Pewarta:
Editor: AA Ariwibowo
Copyright © ANTARA 2010
