Dalam keterangan persnya di Jakarta, Rabu, Habiburokhman mengatakan, terpilihnya sebagai salah satu Ketua DPP Gerindra merupakan bentuk komitmen SPR untuk terus memperjuangkan tegaknya hukum di Indonesia secara konsisten.
"SPR yakin perjuangan SPR tidak akan pernah berhasil jika hanya melakukan advokasi kasus per kasus saja," kata alumnus FH-Unila Lampung (1999) itu.
Aktivis mahasiswa 1998 itu menyatakan, SPR memandang ketidakpastian tatanan hukum di Indonesia saat ini dikarenakan sistem ekonomi politik yang tidak berpihak pada rakyat banyak yang dikenal sebagai sistem ekonomi politik neoliberal.
"Dengan sistem ekonomi politik neoliberal seperti yang diterapkan di Indonesia saat ini, hukum akan selalu berpihak kepada pemegang modal," ujar pria kelahiran Metro, Lampung, 1974.
Untuk itu, kata Habib sapaan akrabnya itu, perjuangan penegakan hukum hanya bisa dilakukan dengan perjuangan politik dengan kendaraan partai politik. "Kepemimpinan politik negara harus direbut melalui mekanisme yang ada yaitu Pemilihan Umum," katanya menegaskan.
Menurut pria yang aktif memimpin demo menentang rezim Orde Baru pada 1998 itu, bahwa satu-satunya partai politik yang mengusung program menolak sistem ekonomi neoliberalisme adalah Partai Gerindra dan satu-satunya elit politik yang konsisten menolak neoliberalisme adalah Prabowo Subianto.
"Kami sudah mempelajari program-program partai Gerindra yang memang merupakan bentuk konkret perjuangan melawan neoliberalisme. Pada Pemilu 2009 lalu, terutama pada Pemilihan Presiden, SPR juga aktif terlibat dalam kampanye kampanye Partai Gerindra," kata mahasiswa program S-2 hukum ekonomi UI ini.
Habib menambahkan, semula ada wacana untuk menjadikan SPR sebagai salah satu sayap Partai Gerindra secara resmi, namun demi menghormati aspirasi anggota SPR yang mungkin saja memiliki pilihan partai politik berbeda maka wacana tersebut dibatalkan.
Sebagai Ketua Bidang Advokasi Partai Gerindra, Habib mengemukakan, salah satu programnya adalah mengadvokasi rakyat miskin yang selama ini mengalami ketidakadilan struktural akibat sistem ekonomi politik neoliberalisme.
Dia mencontohkan, saat ini terlihat begitu tingginya tingkat pengangguran di Indonesia, padahal secara konstitusi seluruh rakyat berhak mendapatkan pekerjaan yang layak untuk memenuhi kebutuhan dasarnya.
Sementara dalam konteks persiapan Pemilihan Umum 2014, Habib menyiapkan program yaitu menciptakan sistem penjagaan suara Parati Gerindra yang pada Pemilu 2009 lalu banyak tidak terjaga akibat lemahnya sistem pengawasan penghitungan suara.(*)
Pewarta: Ruslan Burhani
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2010
