Dorodjatun Kritisi RAPBN 2011

Jakarta, 2/11 (ANTARA) - Mantan Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian, Dorodjatun Kuncoro Jakti, mengkritisi Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2011 dalam Workshop Ekonomi bertajuk "Econ One on One" Politik Anggaran yang digelar oleh Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (FE UI), Selasa, di Jakarta.

Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (FE UI) tersebut mengatakan bahwa defisit anggaran jangan sampai lebih dari 3 persen karena akan menyebabkan naiknya inflasi seperti pengalaman sebelumnya di beberapa negara.

"Rancangan APBN sudah ada aturan-aturannya tersendiri, misalnya inflasi tidak melewati batas 10 persen dan defisit tidak lebih dari 3 persen. Indonesia sebenarnya tidak jauh dari apa yang ditentukan oleh European Union meskipun pada akhirnya sebagian besar anggota dari European Union sendiri pun melanggar," ujarnya.

Ia menilai, inflasi di bawah 10 persen yang telah diusung dalam APBN 2011 sudah baik dengan kenaikan 0,2 persen dari tahun 2010.

"Menurut saya inflasi sudah bagus menuju 6% walaupun masih butuh waktu yang panjang untuk turun sampai dengan 3%," imbuhnya.

Jika dikaitkan dengan G20, maka masing-masing negara berkembang akan menempuh jalan yang tidak sama dalam mengurangi defisit. Hal itu, lanjut dia, karena struktur perekonomian antarnegara juga berbeda.

Kebanyakan negara berkembang mungkin sudah mulai mengurangi dana stimulus, tidak terkecuali Indonesia. Namun, jika terlalu cepat mengurangi subsidi dapat mengakibatkan penurunan daya beli masyarakat, ujarnya.

Ia juga mengatakan, tidaklah mudah dalam pengurangan dana stimulus tersebut. Hal itu tergantung keadaan tahun per tahun. Saat ini subsidi BBM hanya premium dan minyak tanah saja, lebih kecil di banding saat ia menjabat sebagai Menko Perekonomian.

"Jika pemerintah mencabut subsidi, maka kemungkinan yang terjadi adalah deflasi yang menyebabkan resesi berkepanjangan seperti yang pernah terjadi di Jepang. Bagaimana pun, subsidi merupakan bagian dari kesejahteraan ekonomi suatu negara," ujarnya.
(T.M-NST/P003)