"Soal kedatangan PM Australia ke Indonesia, kami mendesak agar pemerintah untuk membicarakan masalah pencemaran laut timor yang semakin tidak jelas," kata Direktur Eksekutif IMI, Y Paonganan kepada wartawan di Jakarta, kemarin.
Desakan ini bukan tanpa sebab, pasalnya infromasi yang diperoleh IMI, ternyata ada ada tim siluman bentukan PTTEP yang diduga untuk melakukan riset secara diam-diam, dan menggunakan konsultan lokal, yang dilakukan bukan untuk mengkaji secara ilmiah mengenai dampak pencemaran minyak Montara, namun lebih pada meneliti kondisi psikologi politik Indonesia terhadap pencemaran laut timor.
Paonganan menegaskan, IMI pun menolak apa yang dilakukan oleh PTTEP Australia, karena hal ini dinilai mempermalukan pemerintah dan bangsa Indonesia. IMI meminta segera hentikan riset tersebut.
"Yang dibutuhkan saat ini adalah riset ilmiah yang konfrehensif untuk mendapatkan bukti ilmiah sejauh mana dampak pencemaran minyak montara terhadap kondisi ekofisiologis perairan dan dampak terhadap kehidupan masyarakat pesisir NTT yang terindikasi terkena dampak," tegasnya.
Doktor Kelautan lulusan Institut Pertanian Bogor ini mendesak pemerintah RI untuk segera menghentikan upaya-pihak pihak pencemar dan segera melakukan analisis intelegent untk meredam kemarahan rakyat Indonesia karena pencemaran tersebut. "Kami prihatian, setelah sekian lama, nasib nelayan NTT yang terindikasi terkena dampak pencemaran laut Timor, nampak tidak jelas," katanya.
Sementara itu, berdasarkan informasi yang diperoleh IMI dari jaringannya di Kupang (YPTB) bahwa diduga dispersan yang dipakai oleh Australia untuk menetralisir tumpahan minyak tersebut adalah zat yang sangat berbahaya.
Hal ini adalah upaya diduga adalah bentuk kejahatan lingkungan dan kemanusiaan yang perlu dituntut secara hukum."Untuk itu IMI sangat koncern untuk mendesak pemerintah agar meminta pertanggungjawaban Australia terkait hal tersebut, demikian Paonganan.(*)
Pewarta: Ruslan Burhani
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2010
