Pengamat : Pemerintah perlu terobosan baru percepat distribusi vaksin

Kalau sekarang kita ibaratnya hanya jadi ‘tukang pos’, menerima vaksin kemudian menyalurkan sesuai daftar alokasi (yang disusun pusat)

Jakarta (ANTARA) - Pengamat kebijakan publik Trubus Ardiansyah menyatakan pemerintah saat ini perlu terobosan baru untuk mempercepat distribusi vaksin COVID-19 agar target terbentuknya kekebalan kelompok segera terealisasi.

"Perlu terobosan baru, misalnya melibatkan swasta dan daerah-daerah yang pemimpinnya proaktif untuk membantu proses distribusi," kata Trubus saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Jumat malam.

Hanya, tegasnya, jika melibatkan swasta perlu dipertegas dan diperketat kanalisasi distribusinya, mana tanggung jawab swasta dan mana tanggung jawab pemerintah daerah agar tidak terjadi tumpang tindih.

"Vaksin kan sebenarnya termasuk 'public goods'. Jadi, perlu diperketat, jika ingin dilibatkan dan ada insentif yang jelas bagi mereka," kata akademisi dari Universitas Trisakti ini.

Sebelumnya, sejumlah kepala daerah yang berada di zona merah menyatakan kekurangan stok vaksin.

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mendesak Kementerian Kesehatan (Kemenkes) segera mengirimkan vaksin COVID-19 ke Jawa Timur karena di daerah itu mulai mengalami kekurangan stok vaksin untuk penyuntikan dosis kedua.

Distribusi vaksin COVID-19 dari pusat ke daerah yang kurang lancar menyebabkan antrean untuk vaksinasi dosis kedua terjadi di beberapa tempat. Sejumlah daerah juga terpaksa menunda pelaksanaan vaksinasi dosis kedua.

Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengaku sudah berkomunikasi Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin.

Pemprov Jawa Timur sendiri terus berupaya mengejar target 315.000 vaksinasi per hari dengan menggandeng sejumlah pihak.

Serahkan ke provinsi
Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat M Ridwan Kamil mengusulkan agar Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) memiliki kewenangan lebih besar dalam mengatur distribusi vaksin ke kabupaten/kota agar lebih tepat sasaran dan pas.

“Daftar alokasi dari Kemenkes masih belum 100 persen akurat. Kami mengusulkan agar alokasi vaksin diserahkan kepada provinsi,” ujar Ridwan Kamil saat jumpa pers virtual dari Gedung Pakuan, Kota Bandung, Kamis.

Selama ini provinsi hanya menjadi penyalur vaksin ke kabupaten/kota yang daftar alokasinya telah ditetapkan pemerintah pusat. Namun setelah vaksin didistribusikan, ternyata ditemukan ada kabupaten/kota yang berlebih dan sebaliknya ada yang kekurangan.

Menurut dia, distribusi vaksin ke kabupaten/kota akan lebih efektif dan efisien jika misalnya pemerintah pusat memberikan kewenangan lebih besar kepada provinsi untuk mengatur daftar alokasi.

“Kalau sekarang kita ibaratnya hanya jadi ‘tukang pos’, menerima vaksin kemudian menyalurkan sesuai daftar alokasi (yang disusun pusat),” tambahnya.

Ridwan Kamil punya analisa sendiri agar vaksinasi di daerah tepat sasaran. Jika ikut daftar alokasi Kemenkes, ada lima kab/kota yang dalam hitungan lima hari sudah habis. Setelah itu daerah tersebut tidak dapat jatah lagi. Sementara ada juga yang dikasih di satu bulan itu belum habis.

“Maka kami meminta agar diserahkan ke provinsi, kami yang mengatur distribusi ke daerah berdasarkan kecepatan dan analisa evaluasi kami, termasuk provinsi bisa membagikan kepada pihak ketiga,” tambahnya.

Gubernur menyebut untuk vaksinasi massal agar selesai Desember 2021 Jabar butuh 22 ribu vaksinator baru. Saat ini sedang dipenuhi bekerja sama dengan stakeholders seperti asosiasi perawat, TNI/Polri, hingga relawan.

“Puncaknya adalah kalau Desember harus beres maka Jabar harus dikasih 15 juta dosis tiap bulan dengan total 76 juta dosis. Pertanyaan besar apakah ini bisa dipenuhi? Kita akan menghabiskan apa yang diberikan,” katanya.

Adapun di Jabar lima besar daerah dengan cakupan vaksinasi tinggi yakni di angka 45 persen ialah Kota Bandung, Kota Sukabumi, Kota Cimahi, Kota Cirebon dan Kota Bogor.

Sedangkan yang masuk kategori rendah adalah Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Garut, Kabupaten Ciamis dan Kabupaten Majalengka.

“Kota/kabupaten yang vaksinasi tinggi tingkat kematian rendah. Sebaliknya yang vaksinasi rendah tingkat kematian tinggi,” kata Ridwan Kamil.

Maka dari itu, Satgas COVID-19 Jabar sedang menyiapkan inovasi dalam distribusi alokasi vaksin hingga penyuntikan yang dilakukan agar sesuai dan proporsional dengan kondisi wilayahnya.