Barata Indonesia Revitalisasi Mesin Pabrik Gula

Surabaya (ANTARA News) - Produsen mesin pabrik PT Barata Indonesia merevitalisasi mesin sejumlah pabrik gula di Jawa Timur karena lamanya usia mesin mengakibatkan tingkat rendemen tebu rendah.

"Kami ditunjuk Kementerian Perindustrian sebagai pelaksana revitalisasi, mulai pembuatan, pemasangan hingga perawatanmesin," kata Manajer Humas PT Barata Indonesia (Persero), Heri Siswantoro, dihubungi di Jakarta, Kamis.

Untuk itu, jelas dia, perseronya berkewajiban membuat dan memasang mesin depan, tengah, dan belakang. Mesin depan gula untuk proses penggilingan dan di posisi tengah pemurnian. Lalu, di mesin bagian belakang untuk kristalisasi dan pengepakkan.

"Program revitalisasi ini menjadi perhatian serius Kementerian Perindustrian," ujarnya.

Apalagi, ungkap dia, banyak mesin pabrik di bawah naungan PT Perkebunan Nusantara (PTPN) X dan XI serta PT Rajawali Nasional Indonesia (RNI) sudah berusia tua. Pada tahap awal revitalisasi yang dimulai 2010 oleh Kementerian Perindustrian mengucurkan anggaran Rp80 miliar dan bersumber dari APBN 2010.

"Selama tiga tahun ke depan kementerian bakal melaksanakan lanjutan peremajaan mesin tersebut," katanya.

Upaya tersebut, tambah dia, dilakukan menyusul kegagalan pencapaian target swasembada gula pada tahun 2014. Sementara itu, perusahaannya yang berpusat di Gresik Jatim menargetkan dapat menyelesaikan proyeknya pada akhir tahun ini.

"Keoptimistisan ini karena anggaran yangdigunakan bersumber dari APBN tahun 2010," katanya.

Di sisi lain, ulas dia, perseronya memperoleh investasi senilai Rp120 miliar dari Kementerian Perindustrian yang diperuntukkan meremajakan mesin Barata Indonesia sendiri.

"Kalau penunjukan kami dikarenakan pada tahun 1988 hingga 1989 pernah dipercaya merevitalisasi sebagian mesin PG dari PTPN X dan XI. Saat itu, total proyeknya senilai Rp40 miliar," katanya.

Di samping itu, lanjut dia, pada pekerjaan 2010 pihaknya bekerja sama dengan PT Boma Bisma Indah sebagai salah satu produsen genset. Pembuatan mesinnya diupayakan menggunakan komponen dalam negeri hingga 80 persen termasuk tenaga kerja. (ANT-071/K004)