BPPT dukung pengembangan "startup" teknologi baru

Jakarta (ANTARA) - Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) melalui Balai Inkubator Teknologi (BIT) mendorong tumbuhnya perusahaan rintisan atau "startup" teknologi baru dan kewirausahaan di bidang sosial yang mampu memberikan solusi terhadap masalah masyarakat.

"Balai Inkubator Teknologi ditugaskan untuk membantu dan mendampingi calon wirausaha yang ingin memulai bisnis barunya dengan memanfaatkan teknologi terkini," kata Kepala BPPT Hammam Riza dalam Seminar virtual (Webinar) Pengembangan Startup dan Social Entrepreneurship di Indonesia di Jakarta, Rabu.

Dalam proses pendampingan tersebut, ada proses inkubasi teknologi yang merupakan salah satu wahana untuk intermediasi dan komersialisasi teknologi sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 32 dan 33 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Dalam kondisi pandemi COVID-19 yang masih berlangsung hingga saat ini, Hammam mengatakan banyak bisnis besar goyah, namun terdapat peluang bagi bisnis baru untuk tumbuh dan berkembang.

Bisnis baru teknologi memiliki keunggulan dalam aspek inovasi, kelincahan, dan eksperimentasi dibandingkan dengan bisnis konvensional yang sudah besar.

Menurut Hammam, berbisnis tidak semata mengejar keuntungan, namun bisa memberikan dampak bagi masyarakat, yang disebut kewirausahaan dalam bidang sosial, seperti membuka lapangan kerja, menekan marginalisasi atau ketidakmerataan, menanggulangi kerusakan lingkungan dan misi kemanusiaan lainnya.

Wirausaha sosial (sociopreneur) dinilai berperan penting dalam mendorong pengentasan kemiskinan serta berkontribusi tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan.

Salah satu "tenant" binaan BIT yaitu Cleansheet yang memberdayakan mahasiswa kurang mampu dan masyarakat putus sekolah dengan menggunakan teknologi untuk menyelesaikan berbagai macam permasalahan kebersihan.

Mitra BIT yaitu sociopreneur.id menginisiasi program kewirausahaan untuk meningkatkan kualitas hidup melalui pendidikan dan aksi kolaborasi berbagai pemangku kepentingan.