Profesor: Program Konversi Elpiji Harus Disertai Asuransi Bagi Penggunanya

Manado (ANTARA News) - Program konversi minyak tanah ke elpiji seharusnya disertai asuransi sebagai jaminan pengobatan dan kecelakaan bagi penggunanya ketika terjadi ledakan tabung.

"Selama ini tidak jelas apakah ada asuransi atau tidak, ini berdampak masyarakat di daerah yang belum laksanakan konversi elpiji menjadi takut dengan resiko bakal timbul bila terjadi bencana," kata Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sam Ratulangi Manado, Prof Dr David PE Saerang SE MCom di Manado, Kamis.

Saerang mengatakan, masyarakat butuh kepastian apalagi bila program yang diluncurkan mengandung resiko terhadap kehidupannya, dan asuransi bisa menjadi salah satu penjaminnya.

Ada masyarakat yang mau melakukan tugas yang berbahaya sekalipun bila ada jaminan asuransi, makanya kalau ada asuransi konversi elpiji maka optimistis program pengalihan minyak tanah tersebut akan berjalan mulus.

Kejadian ledakan tabung gas elpiji yang terjadi di beberapa daerah di Indonesia berdampak negatif bagi masyarakat di daerah yang belum tersentuh program ini, menjadi takut gunakan tabung elpiji.

"Masyarakat Sulut yang mengkhawatirkan konversi elpiji sebab dianggap rentan terjadi bencana ledakan," kata Saerah.

Pengamat Ekonomi Sulut, Sutomo Palar, SE MS mengatakan, program konversi elpiji harus disukseskan guna mengurangi beban subsidi yang begitu tinggi, namun pemerintah juga harus mengikuti dengan kebijakan yang memberi perlindungan terhadap masyarakat umum.

"Perlindungan maka asuransi merupakan jawabannya, untuk itu pemerintah bersama dengan Pertamina harus memberi perhatian serius termasuk sosialisasi lebih gencar kepada semua strata di masyarakat," kata Sutomo.

Dalam rencana konversi elpiji di Provinsi Sulut mulai berlangsung di beberapa daerah pada akhir tahun ini, tahap pertama akan dibagikan sekitar 500 ribu tabung isi tiga kilogram (kg) kepada masyarakat.

Sejumlah masyarakat di Sulut masih menyatakan menolak rencana pemerintah dan Pertamina menerapkan konversi elpiji, karena khawatir rentan terjadi ledakan sebagaimana yang sering diberitakan terjadi di beberapa daerah di Indonesia.

Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia(YLKI) Sulut, Aldy Lumingkewas, mengatakan, pemerintah harus menuntaskan terlebih dulu program sosialisasi ke masyarakat sehingga mereka tahu menggunakan dengan benar, dengan demikian meminimalisir bencana ledakan. (G004/K004)