Farhan: Pemberian Gelar Pahlawan Harus Sesuai Akal Sehat

Jakarta (ANTARA News) - Pemberian gelar pahlawan harus sesuai akal sehat rakyat Indonesia, yaitu kepada orang atau tokoh yang memberikan kontribusi pada banyak orang, serta memperhatikan aspek keadilan dan kemanusiaan, bukan hanya didasarkan oleh jabatan dan prosedural semata, kata Ketua Umum Benteng Kedaulatan Farhan Effendy.

Dalam keterangan persnya di Jakarta, Kamis, Aktivis 98 itu mengatakan, sebagai bangsa yang memegang prinsip keadilan dan menjunjung nilai-nilai kemanusiaan, maka rakyat Indonesia akan merasa kehilangan akal sehat jika sampai gelar pahlawan nasional diberikan tanpa memperhatikan rasa keadilan dan kemanusiaan.

Pemerintah melalui Dewan Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan yang dipimpin oleh Menko Polhukam Djoko Suyanto menominasikan sepuluh tokoh yang dianggap layak menyandang gelar Pahlawan Nasional, antara lain mantan Gubernur DKI Ali Sadikin, mantan Presiden Abdurrahman Wahid dan mantan Presiden Soeharto.

Pria kelahiran Surabaya itu mengharapkan, agar pemberian gelar pahlawan terhadap para tokoh, juga harus memperhatikan agar sendi-sendi negara yang terkoyak, karena masih adanya dugaan keterlibatan tokoh seperti penindasan terhadap hak-hak kemanusiaan, hutang luar negeri yang tak terbayarkan, korupsi serta kebodohan multidimensional sehingga bangsa ini bermental inferior.

Jadi, kata Farhan, pemberian gelar pahlawan jangan sampai menyakiti rakyat Indonesia, juga memalukan bangsa dan negara. sebab, ada tokoh nominasi dapat gelar pahlawan di mata dunia internasional dituduh mencuri harta negaranya paling tinggi dibanding negara lain yang juga korup.

"Pahlawan adalah sosok yang bukan semata pernah berbuat untuk negara, melainkan orang yang berjuang dan mengabdi pada negara dalam konteks pembebasan dari nilai-nilai penjajahan, penindasan maupun ketidakadilan," kata pria yang mengaku pernah menjadi santri Langitan itu.

Untuk itu, lanjutnya, gagasan atau usul untuk memberikan gelar "pahlawan nasional" kepada tokoh tertentu bukan saja merupakan tantangan yang tidak tanggung-tanggung atau provokasi besar sekali bagi banyak kalangan di negeri kita (dan juga kalangan internasional) tetapi juga membikin makin ruwetnya berbagai masalah yang selama ini sudah ruwet dan juga rumit.

Menurut Farhan, usulan pemberian gelar harus memperhatikan akal sehat dilatarbelakngi bahwa rencana itu akan sangat menodai semangat reformasi dan semangat membangun Indonesia menjadi sebuah negeri yang bermartabat, yang menjunjung tinggi hukum dan HAM, dan yang selalu mementingkan rasa keadilan masyarakat, dibanding kepentingan seseorang atau sekelompok orang.

"Kami berharap kepada Bapak Presiden SBY untuk tidak tunduk kepada berbagai bentuk tekanan yang terkait dengan rencana pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada tokoh tertentu dan segera menyadari bahwa rencana tersebut merupakan sebuah kekeliruan yang nyata, yang akan disesali pada suatu ketika nanti," katanya.(*)