Masyarakat delapan provinsi diminta tidak terlena atas penurunan kasus

Jakarta (ANTARA) - Ketua Tim Pakar Gugus Tugas Penanganan COVID-19 Prof Wiku Adisasmito mengingatkan kepada masyarakat di delapan provinsi yang sedang mengalami penurunan tren penularan COVID-19 untuk tidak terlena.

"Kepada provinsi yang telah menunjukkan penurunan (kasus COVID-19), pertahankanlah perkembangan positif ini, jangan terlena karena mengalami penurunan. Tetap waspada karena jumlah kasus harian nasional masih berada di angka 30 ribu," kata Wiku Adisasmito saat menyampaikan laporan perkembangan penanganan COVID-19 yang dipantau secara virtual dari YouTube BNPB, Selasa sore.

Delapan provinsi yang dimaksud di antaranya Kepulauan Riau, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Banten, Bali, Maluku, dan Maluku Utara yang menunjukkan tren penurunan angka kasus dalam tiga pekan terakhir.

Seperti pembelajaran pada kenaikan angka kasus yang terjadi sebelumnya, kata Wiku, implementasi kebijakan biasanya memperlihatkan hasil setelah pekan ketiga dan dampaknya dapat bertahan selama enam pekan.

"Dengan sudah menurunnya kasus selama dua pekan, kita tetap perlu melanjutkan perjuangan agar penurunan kasus dapat terus terlihat," katanya.

Wiku mengatakan setelah pelaksanaan PPKM berakhir pun tetap perlu dilakukan pertimbangan yang matang untuk kebijakan lanjutan yang akan diimplementasikan agar kasus tidak kembali meningkat.

Kepada tiga wilayah di luar Pulau Jawa-Bali yang sedang mengalami tren kenaikan kasus positif dalam tiga pekan terakhir, Wiku berpesan agar mempersiapkan sarana prasarana penanganan pandemi secara optimal. Provinsi tersebut didominasi dari Pulau Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi.

"Pastikan fasilitas seluruhnya mencukupi dengan mengonversi tempat tidur rumah sakit untuk pasien COVID-19 atau membuka tempat isolasi terpusat," katanya.

Menurut Wiku dibutuhkan kepastian pasokan oksigen dan obat-obatan agar tercukupi dan terdistribusi dengan baik.

Selain itu, peran posko Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) juga perlu diperkuat agar pengawasan dan pelaporan kepatuhan protokol kesehatan dari unsur TNI atau Polri di wilayah setempat dapat ditingkatkan.

"Penanganan pada provinsi yang masih mengalami kenaikan ini perlu dilakukan dengan cara penanganan pada provinsi yang telah mengalami perbaikan," katanya.

Penanganan itu seperti melakukan koordinasi berkala dengan seluruh unsur pemerintah daerah dan evaluasi progres perkembangan kasus dan membatasi mobilitas penduduk di wilayah setempat.*