Pengamat sebut "fintech" bisa bantu penyediaan data untuk bansos

Jakarta (ANTARA) - Pengamat kebijakan publik dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Agus Heruanto mengatakan aplikasi finansial berbasis teknologi (fintech) yang membantu penyaluran bantuan sosial (bansos) bisa memberikan bantuan penyediaan data warga penerima.

"Kalau seandainya sekarang pemerintah mau menggunakan fintech dari perbankan, ya jangan hanya sistem delivery-nya saja," kata Agus kepada Antara di Jakarta, Selasa.

Ia mengatakan selama ini penyaluran bansos menghadapi dua permasalahan yang terus berulang, yakni terkait akurasi data penerima dan tata cara penyaluran bansos.

Baca juga: Pengamat: penyaluran bansos melalui "fintech" bisa disalurkan di kota

Permasalahan tersebut, menurut dia, disebabkan pemerintah belum menggandeng pihak perbankan atau penyalur lain untuk turut andil dalam pengolahan data penerima bansos.

"Sistem perbankan yang lebih tepat dapat menentukan nasabah atau target yang akan memperoleh bantuan itu. Karena perbankan memiliki sistem akuntabilitas keuangan yang bisa dipercaya, jadi mereka tidak mau rugi ibaratnya," katanya.

Namun, tambah dia, pemerintah harus terlebih dahulu memastikan bahwa perbankan dan fintech yang ditunjuk untuk menyalurkan bansos memiliki kemampuan dalam menyeleksi data penerima agar lebih akurat.

Selain itu, Agus memastikan, pihak penyalur juga bisa menunjuk lembaga independen lain untuk mengoleksi dan menyeleksi data.

Baca juga: Ekonom CORE dukung penyaluran bansos melalui "fintech"

"Tentu di sini perbankan memang diberi beban pada collecting data dan seleksinya, delivery-nya melalui fintech. Itu satu kesatuan kalau kita mau mencoba sistem baru," katanya.

Ia berharap terobosan baru dari pemerintah ini dapat berjalan efektif, apalagi sektor perbankan dan fintech relatif tidak mudah diintervensi oleh lembaga pemerintah lain.

Sebelumnya, Menteri Sosial Tri Rismaharini akan membuat aplikasi untuk menyalurkan bansos yang menurut rencana diluncurkan pada 17 Agustus 2021 bekerja sama dengan Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan perusahaan fintech.

Baca juga: Pengamat: penyaluran bansos melalui "fintech" harus jangkau masyarakat

Baca juga: Mensos gandeng BI dan fintech luncurkan aplikasi untuk bansos