"Paling tidak harus diupayakan bagaimana agar masyarakat patuh dan taat terhadap semua aturan yang diterapkan. Penegakan kedisiplinan harus dilakukan secara tegas dengan cara-cara humanis," kata Saleh dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.
Dia menilai perpanjangan PPKM tersebut juga harus diiringi dengan pemberian bantuan sosial dan subsidi bagi masyarakat terkena dampak pandemi COVID-19.
Menurut dia, kebijakan PPKM telah membawa dampak tidak baik bagi perekonomian masyarakat karena banyak anggota warga yang usahanya terganggu sehingga penghasilan menurun dan kebutuhan rumah tangganya tidak tercukupi.
Baca juga: BNPB distribusikan 50.000 masker untuk masyarakat Banten
Baca juga: Rupiah lanjut menguat, ditopang sentimen perpanjangan PPKM
Baca juga: Optimalisasi Posko PPKM di Jabar BNPB distribusikan 134.000 masker
"Jaring pengaman sosial dalam bentuk bansos dan subsidi harus disalurkan secara baik dan tepat sasaran. Daerah-daerah yang memberlakukan kebijakan PPKM harus segera menyalurkan bantuan yang dibutuhkan masyarakat secara merata dan berkeadilan," ujarnya.
Anggota Komisi IX DPR RI itu juga meminta pemerintah memperbaiki layanan kesehatan seperti ruang inap, alat kesehatan, obat-obatan, tenaga medis, dan tenaga kesehatan penunjang lainnya.
Saleh menjelaskan, Presiden Joko Widodo telah mengevaluasi pelaksanaan PPKM level 4 yang telah dilaksanakan misalnya terdapat penurunan orang yang terpapar COVID-19, tingkat hunian rumah sakit turun, orang yang sembuh bertambah, dan yang meninggal dunia semakin sedikit.
"Namun perlu dicatat, perubahan tersebut masih sangat lambat dan jumlahnya belum terlalu signifikan. Karena itu, pergerakan penularan COVID-19 masih tetap mengancam apalagi varian-varian baru juga sudah semakin menyebar," katanya.
Karena itu menurut dia, wajar kalau perpanjangan pelaksanaan PPKM masih dibutuhkan untuk memastikan agar warga masyarakat tetap menjaga diri agar tidak menghadiri dan membuat kerumunan.
Pewarta: Imam Budilaksono
Editor: M Arief Iskandar
Copyright © ANTARA 2021
