Prof Liliweri: Koalisi PDIP-Pemerintah Positif

Kupang (ANTARA News) - Guru Besar Ilmu Komunikasi Universitas Nusa Cendana Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), Prof Dr Alo Liliweri, menilai koalisi PDI Perjuangan dengan pemerintah justru positif untuk kepentingan pembangunan bangsa.

"Koalisi PDI Perjuangan-Pemerintah itu baik untuk kepentingan bangsa, tetapi koalisi itu bukan berarti PDI Perjuangan tidak boleh melakukan kritik terhadap pemerintah," katanya di Kupang, Selasa, terkait wacana bergabungnya partai ini dalam koalisi pemerintahan.

Dalam ilmu komunikasi, oposisi bukan berarti melawan tetapi karena adanya berpedaan ideologi perjuangan partai, maka partai tersebut tampil sebagai penyeimbang untuk melakukan kritik terhadap partai lain maupun pemerintah yang sedang berkuasa, katanya.

"Tetapi bukan lawan, jadi kalau PDI Perjuangan juga bersedia bergabung dengan koalisi partai yang mendukung pemerintahan. Tidak ada masalah karena itu justru baik untuk kepentingan masyarakat dan bangsa," kata Dekan Fisip Undana ini.

Oleh karena itu, masuknya PDI Perjuangan dalam koalisi pemerintahan tidak perlu diperdebatkan. Upaya membangun bangsa ini membutuhkan kebersamaan diantara seluruh elemen bangsa, kata Liliweri.

Secara terpisah pengamat politik dari Universitas Muhammadiyah Kupang, Ahmad Atang berpendapat, PDI Perjuangan kemungkinan besar tidak akan menerima tawaran berkoalisi dengan pemerintah saat ini.

Keputusan terakhir berkoalisi atau tidak berada di tangan Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, kata kandidat doktor dari Universitas Muhammadiyah Malang ini.

Ahmad Atang mengatakan, jika dipaksakan maka PDI Perjuangan akan terjebak dalam arus yang diciptakan Partai Demokrat untuk memperkuat pemerintahan yang mulai goyah karena terus mendapat tekanan publik.

Dia menambahkan, dampak yang paling buruk yang akan dirasakan masyarakat bangsa ini jika PDI Perjuangan masuk dalam koalisi tidak akan terjadi "check and balance".

Dalam konteks ini, pemerintah dan parlemen dapat melakukan apa saja yang menurut mereka baik, tetapi belum tentu baik untuk kepentingan bangsa, kata Ahmad Atang.

(B017/S019/S026)