"Ini bukan momen untuk mengancam atau menyerang secara verbal. Informasi telah beredar, dan akan lebih banyak lagi. Dokumen di Wilileaks menegaskan apa itu AS, dan opini publik internasional telah menjadi bagiannya," demikian keterangan Wartawan Tanpa Perbatasan (RSF), Selasa.
RSF menilai, politisi dan militer harus bertanggungjawab atas informasi yang beredar di Wikileaks, terutama menyangkut seberapa jauh mereka terlibat dalam aksinya di Irak. Apalagi, mereka pernah mengatasnamakan hak asasi manusia (HAM) dalam aksinya.
"AS dan pemerintah Irak selayaknya menghargai prinsip transparansi. Terima kasih banyak untuk Wikileaks, yang mengungkap informasi pelanggaran HAM serius, terutama menyangkut kekejaman," catat RSF.
Lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang membela wartawan danberkantor pusat di Paris, Prancis, tersebut mengimbau semua pihak menghargai kebebasan informasi dan kemerdekaan pers menyangkut Wikileaks.
Wikileaks sampai dengan pukul 17.00 Jumat (22/10) melansir 391.832 laporan menyangkut perang Irak (The Iraq War Logs), yang dilakukan Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) dipimpin AS. Dokumen itu periodenya mulai 1 Januari 2004 hingga 31 Desember 2009, kecuali bulan Mei 2004 dan Maret 2009.
Laporan itu, menurut Wikileaks, disampaikan tentara angkatan darat AS yang secara berkala memberikan laporan ke pemerintahnya. Dokumen itu termasuk aksi peperangan yang signifikan (Significant Action in the war - SIGACT).
Wikileaks memaparkan setidak-tidaknya ada 109.032 orang tewas di Irak, terdiri atas 66.081 masyarakat sipil 23.984 yang dianggap musuh, 15.196 pegawai negeri Irak, 3.771 orang yang dianggap teman bala tentara koalisi NATO dipimpin AS. Sebagian besar yang tewas, mencapai 66.000 atau lebih dari 60 persen) yang tewas adalah kelompok sipli. (*)
Pewarta: Priyambodo RH
Editor: Priyambodo RH
Copyright © ANTARA 2010
