"Dorong pemerintah daerah merealisasikan insentif nakes, sekaligus menyelesaikan berbagai kendala yang dihadapi terkait pembayaran insentif nakes khususnya terkait kurangnya koordinasi di antara organisasi perangkat daerah, agar insentif yang akan dibayarkan dapat meringankan beban nakes yang bertugas dalam penanganan pandemi, " ujar dia dalam siaran pers di Jakarta, Senin.
Kementerian Keuangan mencatat, anggaran yang sudah disiapkan untuk pembayaran insentif tenaga kesehatan di daerah per 28 Juli 2021 sebesar Rp8,1 triliun. Dari jumlah tersebut anggaran yang terealisasi baru Rp2,06 triliun atau 25,31 persen.
Adapun realisasi insentif tenaga kesehatan di luar Jawa dan Bali baru mencapai 17,29 persen.
Baca juga: Ketua DPR minta pemda segera bayar insentif bagi nakes
Bamsoet meminta pemerintah pusat bekerja sama dengan pihak inspektorat daerah untuk memperkuat pengawasan terhadap implementasi pembayaran insentif nakes di setiap daerah.
Jika insentif ini bisa dibayarkan dengan baik, kata dia, nakes pun bisa lebih nyaman dalam bertugas.
Dia juga meminta pemerintah daerah untuk dapat meningkatkan komitmennya dalam merealisasikan insentif nakes, terutama pada daerah dengan realisasi anggaran untuk insentif yang rendah.
Selain itu, Bamsoet mendorong komitmen Kementerian Keuangan untuk dapat merealisasikan segera insentif nakes sesuai target pemerintah, yakni pada Agustus 2021, serta terus berupaya memperbaiki permasalahan ataupun kendala yang dapat menyebabkan terlambatnya pembayaran insentif nakes.
Baca juga: Sri Mulyani: Insentif untuk 23.000 nakes baru sudah disiapkan
Baca juga: Kemenkes paparkan insentif nakes penanganan COVID-19
Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga
Editor: M. Hari Atmoko
Copyright © ANTARA 2021
