Ketua MPR minta pemerintah cermat tentukan keberlanjutan PPKM

Pemerintah perlu mempertimbangkan aspek kesehatan, ekonomi, dan dinamika sosial dalam menentukan level keberlanjutan PPKM di setiap daerah.

Jakarta (ANTARA) - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo meminta pemerintah cermat dalam menentukan keberlanjutan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) di setiap wilayah yang sebelumnya telah diperpanjang 26 Juli—2 Agustus 2021.

"Pemerintah agar lebih cermat dalam mempertimbangkan dasar untuk menentukan perpanjangan kebijakan PPKM di setiap wilayah, di samping kebijakan PPKM masih belum tersinkronisasi secara baik dengan pemberian bantuan sosial ataupun bantuan subsidi upah kepada masyarakat, juga kondisi perkembangan COVID-19 di setiap daerah yang berbeda-beda," ujar Bamsoet dalam siaran pers di Jakarta, Senin.

Bamsoet meminta pemerintah juga mempertimbangkan aspek kesehatan, ekonomi, dan dinamika sosial dalam menentukan level keberlanjutan PPKM di setiap daerah.

Menurut dia, Pemerintah perlu mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk dapat mendukung penuh kebijakan PPKM yang diterapkan di wilayah masing-masing, sebab dukungan dari masyarakat menciptakan tren perbaikan dalam pengendalian pandemi.

Di sisi lain, Bamsoet meminta masyarakat tetap berhati-hati dan selalu waspada dalam menghadapi tren perbaikan yang terjadi dan tetap mematuhi protokol kesehatan, terutama terkait dengan varian delta yang sangat menular.

Sebelumnya, Presiden telah memutuskan memperpanjang PPKM Level 4 selama 26 Juli—2 Agustus 2021 dengan penyesuaian. Keberlanjutan terkait dengan PPKM Level 4 ini akan diputuskan kembali oleh Presiden pada hari Senin (2/8).