Jakarta (ANTARA News) - Badan Anggaran DPR dan pemerintah mempertahankan tingkat defisit anggaran tahun 2011 sebesar 1,8 persen dari produk domestik bruto (PDB) atau setara Rp124,66 triliun.

Keputusan mempertahankan defisit 1,8 persen merupakan salah satu keputusan dalam rapat kerja Banggar DPR dengan pemerintah di Jakarta, Senin.

Selain Menkeu Agus Martowardojo, dalam rapat yang dipimpin oleh Ketua Banggar DPR Melchias Markus Mekeng itu juga hadir Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Armida S Alisjahbana, Wamenkeu Anny Ratnawati, Deputi Gubernur BI Ardhayadi.

Angka defisit Rp124,66 triliun diperoleh dari perhitungan pendapatan negara dan hibah sebesar Rp1.104,90 triliun sementara belanja negara sebesar Rp1.229,56 triliun.

Koordinator Panja Asumsi Dasar, Pendapatan Negara dan Defisit Banggar DPR, Olly Dondokambey menyebutkan, dalam rangka pengendalian defisit APBN 2011, disepakati penghematan belanja khususnya perjalanan dinas dalam pelaksanaan APBN 2011 agar lebih efektif dan efisien.

"Pembiayaan untuk menutup defisit APBN 2011 disepakati sebesar Rp124,66 triliun yang terdiri dari pembiayaan non utang sebesar negatif Rp2,39 triliun dan pembiayaan utang sebesar Rp127,04 triliun," kata Olly.

Sementara itu, Fraksi PAN menilai selama ini pemerintah lebih mengedepankan aspek belanja dalam menyusun RAPBN yang berdampak kepada kenaikan defisit anggaran.

"Ke depan pemerintah perlu lebih mengedepankan penyusunan RAPBN dengan pendekatan berimbang sehingga defisit dapat terkendali," kata juru bicara FPAN Laurens Bahang Dama ketika menyampaikan pendapat fraksi.

Menurut dia, pemerintah perlu mempertahankan defisit pada tingkat yang terkendali untuk mempertahankan kepercayaan global terhadap perekonomian nasional.

Sementara itu, asumsi dasar yang disepakati dalam RAPBN 2011 untuk pertumbuhan ekonomi sebesar 6,4 persen, laju inflasi 5,3 persen, kurs Rp9.250 per dolar AS, suku bunga SBI tiga bulan 6,5 persen, harga minyak 80 dolar AS per barel, lifting minyak 970 ribu barel per hari, dan PDB Rp7.019 triliun.

(A039/A035/S026)

Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2010