Menkeu: Pembangunan SDM jadi kunci kemajuan negara

Keuangan negara adalah cerminan dari keseluruhan potensi yang dimiliki oleh bangsa Indonesia untuk mendapatkan penerimaan yang berasal dari sumber daya alam, budaya, dan nilai tambah ekonomi masyarakat

Depok, Jawa Barat (ANTARA) - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, yang juga Anggota Majelis Wali Amanat (MWA) Universitas Indonesia (UI), menyatakan pembangunan sumber daya manusia (SDM) merupakan kunci kemajuan sebuah negara.

"Keuangan negara adalah cerminan dari keseluruhan potensi yang dimiliki oleh bangsa Indonesia untuk mendapatkan penerimaan yang berasal dari sumber daya alam, budaya, dan nilai tambah ekonomi masyarakat," ujarnya saat menjadi narasumber Kegiatan Awal Mahasiswa Baru (Kamaba) UI Tahun 2021, seperti disampaikan dalam keterangan tertulis UI di Jakarta, Minggu.

Di hadapan lebih kurang 8.000 mahasiswa baru UI jenjang D3 (vokasi), D4, dan S1 dari program reguler, paralel, dan kelas internasional, Sri Mulyani hadir secara daring menyampaikan paparan terkait tema besar acara Kamaba UI yakni "Satu Karena Beda".

Menkeu menyampaikan tentang potensi yang dimiliki oleh bangsa Indonesia dan bagaimana potensi tersebut dapat dioptimalkan untuk menghadirkan kesejahteraan dan kemakmuran bagi seluruh masyarakat.

Seluruh potensi kekayaan yang dimiliki Indonesia dikumpulkan menjadi keuangan negara melalui berbagai bentuk, seperti pajak, hasil tambang, dan royalti.

Pajak merupakan uang masyarakat yang dikumpulkan oleh negara dan akan dipergunakan untuk membiayai kebijakan pembangunan negara di berbagai bidang untuk mendorong kesejahteraan masyarakat, seperti pembangunan SDM.

"Pembangunan sumber daya manusia merupakan kunci kemajuan dari sebuah negara," kata Sri Mulyani, yang menjadi pembicara pada pelaksanaan hari keempat Kamaba UI dengan mengangkat tema "Merawat Potensi Bangsa Indonesia".

Kemajuan tersebut tergambar dari berbagai aspek, mulai dari pendidikan, kesehatan, kemiskinan, dan tata krama.

"Keuangan negara tersebut berasal dari masyarakat melalui pajak, dan akan kembali kepada masyarakat melalui kebijakan yang mendorong kemajuan bangsa. Kemajuan itu diukur dalam berbagai hal, seperti kemajuan cara berpikir, dan itu harus dilihat tidak hanya dari proses pendidikan, tetapi bagaimana kita menciptakan lingkungan sosial dan bernegara yang hangat, di mana masyarakat dapat ikut berpikir kritis dan peduli terhadap negaranya," ujar Menkeu.

Dikatakannya, kemajuan juga dapat dilihat dari segi kesehatan dengan generasi mudanya tidak kekurangan gizi.

Di samping kedua hal tersebut, kemajuan tentu juga dilihat dari segi kemiskinan yaitu apakah masih ada bagian dari Indonesia yang mengalami kemiskinan dan bagaimana cara menanggulanginya.

"Namun, yang paling penting dari semua itu adalah kemajuan pada peradaban masyarakatnya berupa sikap, karakter, dan tingkah lakunya," kata Sri Mulyani, yang juga aktif mengajar di Fakultas Ekonomi dan Bisnis UI.

Dengan demikian, permasalahan pada aspek-aspek tersebut menjadi pekerjaan bersama yang harus dipikirkan pada penyusunan strategi negara dalam menggunakan uang rakyat.

Hal ini dikarenakan permasalahan pada aspek-aspek tersebut merupakan penghambat kemajuan Indonesia.

Pembangunan pada bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar, dari mulai air bersih, listrik, dan konektivitas berupa pembangunan jalan yang menghubungkan pusat produksi barang ke tempat di mana mereka dapat menjual barangnya menjadi penting untuk menopang dan mendorong kemajuan Indonesia.

Konektivitas tersebut dibarengi dengan peningkatan kemampuan institusi negaranya seperti tata kelola yang baik, efisiensi, produktivitas, dan anti korupsi.

Oleh karena itu, negara hadir untuk mewujudkan kemajuan tersebut melalui keberpihakannya dengan mendorong pembangunan pada aspek-aspek yang tadi telah disebutkan, membangun konektivitas antar daerah di Indonesia dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efisien.

"Hal-hal tersebut merupakan berbagai persyaratan untuk bisa maju dan negara menunjukkan keberpihakannya untuk mendorong kemajuan Indonesia melalui pengalokasian keuangan negara pada hal-hal tersebut," ujar Sri Mulyani.