Kemarin 20 juta warga sudah divaksinasi, PPKM tekan penularan COVID-19

Jakarta (ANTARA) - Pada Jumat (30/7) jumlah warga yang sudah selesai menjalani vaksinasi COVID-19 bertambah menjadi 20,14 juta orang dan Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) bisa menekan penularan COVID-19.

Selain itu ada warta mengenai penularan virus corona varian Delta, penanggulangan dengue, dan penyaluran bantuan sosial yang bisa disimak kembali dalam rangkuman berita berikut.

Presiden sebut lonjakan kasus COVID-19 bisa direm karena PPKM

Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa lonjakan kasus penularan COVID-19 bisa direm setelah pemerintah menerapkan PPKM. "Alhamdulillah paling tidak bisa kita rem, meskipun turun pelan-pelan tapi bisa kita rem,” katanya.

Presiden: Kemunculan corona varian Delta tidak terprediksi

Presiden Joko Widodo mengemukakan bahwa kemunculan virus SARS-CoV-2 varian Delta di Indonesia tidak terprediksi sebelumnya. "Dulu di Januari, Februari, Maret, April, Mei kondisi dari COVID-nya sudah mulai turun, kalau corona turun, ekonomi pasti naik, sudah kelihatan itu sebetulnya, tetapi tanpa terprediksi muncul yang namanya varian Delta," katanya.

20,14 juta warga sudah divaksinasi

Satuan Tugas Penanganan COVID-19 melaporkan bahwa penduduk Indonesia yang telah mendapat dua suntikan vaksin COVID-19 atau sudah selesai menjalani vaksinasi hingga Jumat pukul 12.00 WIB mencapai 20.146.421 orang, bertambah 477.199 orang dari hari sebelumnya.

Pemerintah perkuat strategi penanggulangan dengue

Kementerian Kesehatan memperkuat Strategi Nasional Penanggulangan Dengue di Tanah Air dengan menambah tiga program kerja baru untuk diimplementasikan pada 2021 hingga 2025. "Awalnya ada tiga strategi utama, pengendalian vektor, peningkatan kapasitas surveilans, serta tata kelola dan deteksi dini," kata Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonosis Kementerian Kesehatan Didik Budijanto.

Menteri Sosial: Penyalur bantuan sosial yang tidak transparan akan ditindak

Menteri Sosial Tri Rismaharini mendapati beberapa masalah dalam penyaluran bantuan sosial dan menyatakan bahwa pemerintah akan menindak tegas penyalur bantuan sosial yang tidak transparan dan tidak akuntabel.