Realisasi pengendalian banjir DKI Jakarta terendah pada 2020

Jakarta (ANTARA) - Program pengendalian banjir dan abrasi menjadi kegiatan prioritas DKI Jakarta yang memiliki tingkat realisasi APBD paling rendah pada tahun 2020.

Hal tersebut terungkap dalam laporan pertanggungjawaban penggunaan APBD 2020 Pemprov DKI Jakarta kepada DPRD yang dibacakan oleh Wakil Gubernur Ahmad Riza Patria, Kamis.

Dalam laporan itu diketahui realisasi program pengendalian banjir dan abrasi untuk 2020 hanya Rp1,3 triliun atau 74,52 persen dari anggaran yang dialokasikan Rp1,74 triliun.

"Program pengendali banjir dan abrasi dari anggaran Rp1,74 triliun terealisasi Rp1,3 triliun atau 74,52 persen," kata Riza dalam rapat paripurna di Gedung DPRD DKI.

Pengendalian banjir merupakan kegiatan yang tergabung dalam salah satu dari lima prioritas Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan selama menjabat.

Adapun capaian prioritas Anies selama 2020 adalah:

Prioritas pertama
Menjadikan Jakarta aman, sehat, cerdas, berbudaya dengan memperkuat nilai-nilai keluarga dan memberikan ruang kreativitas melalui kepemimpinan yang melibatkan, menggerakkan dan memanusiakan.

Program pengembangan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan dari anggaran Rp3,30 triliun terealisasi Rp3,11 atau 94,31 persen. Program jaminan pemeliharaan kesehatan daerah dengan anggaran Rp2,2 triliun terealisasi Rp1,99 triliun atau 94,08 persen.

Program wajib belajar 12 tahun dengan anggaran Rp1,93 triliun terealisasi Rp1,60 triliun atau 83,26 persen. Program pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia kesehatan dengan anggaran Rp1,52 triliun terealisasi Rp1,42 triliun atau 93,38 persen.

Sedangkan program pengembangan guru dan tenaga kependidikan dengan anggaran Rp1,39 triliun terealisasi Rp1,34 triliun atau 96,63 persen.

Prioritas kedua
Menjadikan Jakarta kota yang memajukan kesejahteraan umum melalui terciptanya lapangan kerja kestabilan dan keterjangkauan kebutuhan.

Program pengendali banjir dan abrasi dari anggaran Rp1,74 triliun terealisasi Rp1,30 triliun atau 74,52 persen. Program pengelolaan persampahan dari anggaran Rp1,34 triliun terealisasi Rp1,29 triliun atau 96,31 persen

Program pembangunan atau peningkatan jalan dan jembatan dari anggaran Rp1,08 triliun terealisasi Rp908,13 miliar atau 83,76 persen.
Program penyediaan dan pemeliharaan perawatan perumahan rakyat dari anggaran Rp451.90 miliar terealisasi Rp406,03 miliar atau 89,85 persen

Program pengendalian dan penertiban lalu lintas dan angkutan dari anggaran Rp272,01 miliar terealisasi Rp241,24 miliar atau 88,69 persen.

Prioritas ketiga
Menjadikan Jakarta tempat wahana aparatur negara yang berkarya, mengabdi, melayani serta menyelesaikan berbagai masalah kota dan warga secara efektif, meritokratis dan berintegritas.

Program kerja pengembangan TIK Rp120,71 miliar terealisasi sebesar Rp109,44 miliar. Program penataan administrasi kependudukan dianggarkan sebesar Rp85,72 miliar dan terealisasi sebesar Rp82,98 miliar atau 96,73 persen

Program pembinaan pengelolaan dan penatausahaan aset daerah dianggarkan sebesar Rp23,65 miliar dan terealisasi sebesar Rp21,48 miliar atau 90,82 persen. Program pengembangan kompetensi SDM dianggarkan sebesar Rp16,21 miliar dan terealisasi sebesar Rp14,32 miliar atau 88,35 persen,

Program pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah dianggarkan sebesar Rp16,1 miliar dan terealisasi sebesar Rp15,73 miliar atau 97,71 persen.

Prioritas keempat
Menjadikan Jakarta sebagai kota yang lestari dengan pembangunan dan tata kehidupan yang memperkuat daya dukung lingkungan dan sosial.

Program pengelolaan pertamanan dianggarkan sebesar Rp38,87 miliar dan terealisasi sebesar Rp34,60 miliar atau 96,53 persen. Program pengelolaan pemakaman dianggarkan sebesar Rp329,33 miliar dan terealisasi sebesar Rp293, 83 miliar atau 89,2 persen.

Program penataan kawasan pemukiman dianggarkan sebesar Rl36,99 miliar atau terealisasi sebesar Rp34,40 miliar atau 93,00 persen

Prioritas kelima
Jakarta Ibu Kota yang dinamis sebagai simpul kemajuan Indonesia yang bercirikan keadilan.

Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa dengan anggaran sebesar Rp8,02 miliar dan terealisasi sebesar Rp7,93 miliar atau 98,87 persen.

Program pemeliharaan dan pengembangan pemanfaatan cagar budaya dengan anggaran sebesar Rp4,68 miliar dan terealisasi sebesar Rp4,64 miliar atau 99,26 persen.