Pemerintah Masih Surplus Rp40,218 Triliun Dalam APBN-P

Jakarta (ANTARA News) - Pemerintah masih mengalami surplus sebesar Rp 40,218 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) per 15 Oktober 2010 dikarenakan rendahnya penyerapan anggaran belanja pemerintah.

"Masih surplus karena penerimaan lebih besar dari belanja," ujar Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Herry Purnomo seusai rapat dengan Komisi XI di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis.

Menurut dia, percepatan penyerapan anggaran tergantung kemampuan KL untuk segera melaksanakan kegiatan itu, khususnya dalam pengadaan barang.

"(Untuk itu) ya lelangnya itu harus dipercepat. Misalnya pembangunan infrastruktur, itu kuncinya di lelang," ujarnya.

Sementara, ia menyampaikan dalam kesempatan tersebut, keseluruhan penyerapan belanja negara, sebesar Rp681,695 triliun atau baru mencapai 60,5 persen dari target yang ditetapkan dalam APBN-P 2010.

Penyerapan tersebut terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp431,318 triliun atau 55,2 persen dari target, kemudian disusul belanja pegawai Rp115,890 triliun atau 71,2 persen dari target.

Belanja negara lain diantaranya, belanja barang Rp58,139 triliun atau 51,6 persen dari target, belanja modal Rp36,089 triliun atau 38 persen dari target, dan pembayaran utang Rp71,033 triliun yang mencapai 67,2 persen dari target.

Ia menambahkan, realisasi subsidi mencapai Rp97,735 triliun, atau baru 48,6 persen dari target. Realisasi tersebut termasuk subsidi BBM Rp47,622 triliun atau 53,6 persen dari target, subsidi listrik Rp32,165 triliun atau 58,4 persen dari target, dan subsidi non energi Rp17,948 triliun atau 31,3 persen dari target.

Sedangkan, penerimaan negara termasuk hibah, Herry menyampaikan, sebesar Rp721,9 triliun atau 72,7 persen dari target. Penerimaan tersebut termasuk penerimaan dalam negeri Rp721,271 triliun atau 72,8 persen yang didominasi oleh penerimaan pajak Rp539,79 triliun atau 72,6 persen dari target APBN-P 2010.

Kemudian Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mencapai Rp181,474 triliun, atau 73,4 persen dari target dan penerimaan pajak perdagangan internasional sudah mencapai 84,5 persen dari target, atau Rp19,072 triliun.

Alokasi transfer ke daerah juga telah mencapai 72,7 persen atau Rp250,37 triliun.

"Tahun kemarin penyerapan sampai 95 persen, Kalau triwulan IV tahun lalu sekitar 50 persen. Kalau sekarang sudah 60 persen, kan sekarang sudah masuk triwulan IV, jadi tinggal dihitung aja rata-ratanya," ujar Herry.

Untuk itu, Menteri Keuangan Agus Martowardojo mengingatkan kepada seluruh Kementerian Lembaga agar mempercepat proses penyerapan anggaran dan merealisasikan belanja negara dengan efektif sehingga bisa optimal di akhir tahun.

"Menkeu berkewajiban mengingatkan Kementerian Lembaga kalau dananya tidak terserap, mereka harus bisa menunjukkan perkembangan sehingga bisa jadi dasar penarikan, karena dananya sudah tersedia," ujarnya. (ANT/K004)