Presiden: Pembangunan Tidak Boleh Lalaikan Tata Ruang

Bogor (ANTARA News) - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menegaskan bahwa kegiatan pembangunan tidak boleh lagi melalaikan lingkungan maupun pengaturan tata ruang.

"Tanah di Indonesia ini beserta tata ruang di seluruh kepulauan haruslah diatur dengan baik," kata Presiden dalam pidatonya pada peringatan Hari Agraria Nasional di halaman Istana Bogor, Jawa Barat, Kamis.

Acara itu dihadiri oleh jajaran menteri Kabinet Indonesia Bersatu II, Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Joyo Winoto, Ketua Mahkamah Agung (MA) Harifin A Tumpa, serta para tetua adat.

Menurut Presiden, tidak bisa lagi pembangunan di berbagai sektor begitu saja dilakukan tanpa konsep tata ruang yang benar dan tanpa pengelolaan yang benar pula.

Kepala Negara menyatakan, sudah begitu banyak kerusakan lingkungan yang terjadi di Indonesia akibat kelalaian yang mengabaikan susunan tata ruang serta pengaturan pengelolaan lahan.

"Oleh karena itu, mulai sekarang tidak boleh lagi ada pembangunan yang lalai terhadap lingkungan termasuk tata ruangnya," katanya.

Presiden mengatakan, sumber daya alam dan lahan yang ada di Indonesia harus benar-benar didayagunakan untuk kepentingan semua lapisan rakyat, bukan hanya untuk kepentingan usaha-usaha besar.

"Tanah yang ada di negeri ini saya rasakan belum terdistribusi secara adil," katanya.

Menurut dia, yang dilakukan di Cilacap sebagai kerja keras BPN dengan bantuan semua pihak adalah contoh nyata bahwa dengan distribusi yang lebih adil, rakyat yang tadinya tidak punya apa-apa sebagai sumber kehidupan mulai memiliki sesuatu yang bisa digunakan untuk kehidupannya.

Pada acara peringatan itu, Presiden menyaksikan penyerahan tanah negara secara simbolis dari BPN kepada sepuluh perwakilan dari 5.141 kepala keluarga di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, sebagai hasil redistribusi tanah obyek reforma agraria yang tadinya berasal dari lahan sengketa.

Menurut Kepala BPN Joyo Winoto, redistribusi tanah di Cilacap itu merupakan contoh kecil dari sukses pelaksanaan reforma agraria secara damai yang akan terus dikembangkan dengan cakupan lebih luas.

Joyo menyebutkan BPN membutuhkan penambahan tanah negara seluas enam juta hektare untuk diredistribusi sehingga dapat meningkatkan kepemilikan tanah oleh rakyat kecil sebesar 0,37 persen.

Sedangkan Presiden meminta semua lahan terlantar di Indonesia ditata dengan sistem dan perencanaan yang baik agar bisa didistribusikan secara lebih adil kepada rakyat.

Presiden Yudhoyono ketika baru memulai berpidato terdengar bersuara serak dan sempat berhenti bicara karena terharu menyaksikan pembagian tanah negara kepada para petani di Kabupaten Cilacap yang tadinya tidak memiliki lahan.

(D013/S018/S026)