Bantuan Makam Gus Dur Rawan Penyelewengan

Surabaya (ANTARA News) - Anggota Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FKB) DPR Lily Wahid menyatakan bantuan pemerintah senilai Rp180 miliar untuk mendanai proyek infrastruktur makam mantan Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur rawan diselewengkan.

"Saya agak terganggu dengan bantuan sebesar Rp180 miliar itu karena siapa yang mengawasi penggunaannya," kata salah satu adik kandung Gus Dur itu saat ditemui di Surabaya, Kamis.

Menurut dia, dana itu tidak seluruhnya digunakan memugar kompleks pemakaman di dalam area Pondok Pesantren Tebuireng, Desa Cukir, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang, Jatim itu.

"Hanya Rp60 miliar yang digunakan membangun makam Gus Dur, perpustakaan, dan museum. Sisanya, Rp120 miliar untuk membangun infrastruktur jalan menuju Tebuireng," kata anggota Komisi XI DPR yang membidangi masalah keuangan itu.

Oleh sebab itu, dia meminta ada pengawasan yang ketat penggunaan bantuan pemerintah itu. Saat ditanya, bukankah pihak keluarga, yakni Saifullah Yusuf, yang juga Wakil Gubernur Jatim bisa dipercaya menggunakan dana itu sesuai peruntukannya, Lily malah menjawab,"Apa ada jaminan Ipul (Saifullah Yusuf) tidak menyelewengkan dana itu?"

"Makanya, yang paling berkompeten mengawasi penggunaan dana itu adalah aparat penegak hukum," katanya seraya meminta pihak keluarga tidak turut campur mengelola dana tersebut.

Dana sebesar Rp180 miliar yang digunakan membangun objek wisata religi di PP Tebuireng dan infrastruktur jalan itu berasal dari APBN, APBD Provinsi Jawa Timur, dan APBD Kabupaten Jombang.

Terkait penetapan Gus Dur sebagai pahlawan nasional, Lily menyatakan bukan hal yang mendesak dilakukan pemerintah saat ini. "Kalau Gus Dur masih hidup, saya yakin beliau tidak akan menuntut itu (gelar pahlawan)," katanya.

Oleh sebab itu, pihak keluarga, lanjut dia, tidak pernah menuntut kepada pemerintah agar Gus Dur segera dianugerahi gelar pahlawan nasional.

"Ya Ipul sendiri saja yang ngotot," kata Lily mengenai sikap keponakannya yang berambisi agar mendiang pamannya itu segera dianugerahi gelar pahlawan nasional pada 10 November mendatang.

"Dulu, waktu Gus Dur masih hidup, sikap Ipul dan Muhaimin (Muhaimin Iskandar, Menakertrans dan Ketua Umum DPP PKB) tidak seperti sekarang. Bahkan, Muhaimin tidak pernah menjenguk Gus Dur saat terbaring di rumah sakit. Padahal, kedua keponakan ini, tanpa jasa Gus Dur, tidak ada orang yang mengenalnya," katanya.
(M038/B010)