Lily Wahid Dimutasi Dari Komisi I DPR

Surabaya (ANTARA News) - Anggota Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPR Lily Wahid dimutasi dari Komisi I yang membidangi masalah luar negeri, intelijen, dan komunikasi ke Komisi XI yang membidangi masalah keuangan.

"Mulai kemarin saya sudah tidak lagi di Komisi I. Saya dimutasi oleh fraksi," kata adik kandung mantan Presiden Abdurrahman Wahid itu di Surabaya, Kamis.

Ia menduga mutasi tersebut terkait dengan sikap kritisnya terhadap Kementerian Luar Negeri."Saya membuat pernyataan yang mendesak Presiden segera mengganti Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa," ujarnya menegaskan.

Wakil Ketua Dewan Syura DPP PKB itu menilai, Marty Natalegawa layak diganti karena tidak berhasil mengatasi konflik dengan Malaysia dan kegagalan diplomasi Indonesia terkait tuntutan hukum aktivis Republik Maluku Selatan (RMS) yang berujung pada pembatalan Presiden Yudhoyono melawat ke Belanda.

"Masak seorang menteri yang gagal seperti itu layak dipertahankan? Apa usulan saya ini salah?" katanya saat ditemui usai menghadiri acara pelantikan DPD Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Jatim itu.

Meskipun demikian, satu-satunya anggota Fraksi PKB di DPR yang kritis terhadap pemerintahan SBY-Boediono itu tetap menerima keputusan fraksinya.

"Justru saya senang di Komisi XI karena saya makin tahu bobroknya sistem pengelolaan keuangan negara. Jadi, saya menerima keputusan ini dengan lapang dada," tuturnya.

Terkait rencana perombakan Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) Jilid II, Lily mengusulkan Presiden segera mengganti Muhaimin Iskandar sebagai Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan orang yang lebih profesional.

"Selama Menakertrans dipegang Muhaimin, tidak ada kemajuan berarti. Justru makin banyak TKI bermasalah dan penyelesaiannya pun bukan oleh Menakertrans, melainkan KBRI," kata satu-satunya anggota Fraksi PKB DPR yang meminta skandal Bank Century diselesaikan melalui jalur hukum itu.

Ia tidak mempersoalkan jabatan Menakertrans itu diberikan kepada kader PKB atau tidak. "Yang penting, yang memegang jabatan harus orang yang benar-benar profesional, tidak harus kader PKB," ucapnya.
(M038/A038)