Mayoritas warga DKI Jakarta setuju dengan integrasi tarif transportasi

Jakarta (ANTARA) - Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) menyebutkan mayoritas masyarakat Ibu Kota setuju dengan integrasi tarif dan sistem pembayaran transportasi di DKI Jakarta.

Ketua DTKJ Haris Muhammadun mengatakan hal ini berdasarkan survei yang dilakukan DTKJ bersama Dinas Perhubungan DKI Jakarta dan PT Jaklingko terhadap 1.523 responden. Hasilnya sebanyak 96,1 persen responden setuju dengan rencana tersebut.

"Sementara 3,9 persen lainnya enggak setuju dengan rencana pengintegrasian tarif sejumlah angkutan umum," kata Haris dalam "Forum Group Discussion" (FGD) 3 Pilar Integrasi dengan tema "Masa Depan Transportasi Jakarta" secara virtual pada Rabu.

Untuk besaran tarif integrasinya secara maksimal, Haris menyebutkan, sebanyak 54,8 persen responden menginginkan tarif integrasi ditetapkan di bawah Rp10.000. Kemudian 30,7 persen antara Rp10 ribu hingga Rp15 ribu.

Lalu sebanyak 3,4 persen responden memandang tarif sebesar Rp20 ribu sampai Rp25 ribu masih wajar. Sementara hanya 1,9 saja yang melihat tarif integrasi di atas Rp25 ribu masih wajar.

"Ini sangat penting, yang tentunya bisa menjadi patokan dalam mengambil kebijakan di mana kira-kira masyarakat kita mayoritas menginginkan di bawah Rp10 ribu," tutur Haris.

Pengintegrasian dengan harga yang disesuaikan ini, menurut Haris, penting untuk diakomodir. Apalagi jika mengacu pada negara yang memiliki transportasi umum maju, pengeluaran masyarakat persentasenya kecil untuk transportasi umum dibanding pendapatan sebulan.

"Dari hasil survei kami terlihat bahwa masyarakat juga ingin sama dengan masyarakat kota dunia dengan harapan integrasi ini bisa memberikan stimulus pada pengeluaran masyarakat per bulan," kata Hari.

Sebelumnya, Hari mengungkapkan bahwa mayoritas warga mengeluarkan dana antara Rp500 ribu hingga Rp1 juta per bulan untuk transportasi di Jabodetabek.

Dalam survei tersebut, Haris menyebutkan terungkap bahwa sebanyak 62,6 persen masyarakat mengeluarkan biaya Rp500 ribu per bulan untuk transportasi umum. Kemudian sekitar 25,7 persen mengeluarkan Rp500 ribu hingga Rp1 juta.

Lalu 7,2 persen pengeluarannya sebesar Rp1 juta-Rp2 juta; serta sebanyak 4,9 persen mengeluarkan sebanyak Rp2 juta.

Sementara, untuk pengeluaran transportasi pribadi termasuk kendaraan pribadi, ojek daring atau ojek pangkalan dan taksi daring yang biasanya digunakan warga sebelum naik ke transportasi umum, tercatat sebanyak 45,6 persen warga mengeluarkan biaya sebesar Rp500 ribu hingga Rp1 juta.

Kemudian, sebanyak 34,3 persen warga mengeluarkan kurang dari Rp500 ribu. Lalu sebanyak 14,8 persen mengeluarkan biaya Rp1 juta hingga Rp2 juta serta yang mengeluarkan lebih dari Rp2 juta ada sebanyak 5,2 persen.