Warga DKI Jakarta keluarkan Rp500.000-Rp1.000.000 untuk transportasi

Jakarta (ANTARA) - Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) mengungkapkan bahwa mayoritas warga Ibu Kota mengalokasikan Rp500 ribu hingga Rp1 juta per bulan untuk transportasi di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek).

Ketua DTKJ Haris Muhammadun, Rabu, mengatakan data itu terungkap setelah dilakukan survei terhadap 1.523 responden yang merupakan pengguna transportasi umum di Jabodetabek.

"Survei ini menggambarkan kondisi normal kegiatan pergerakan masyarakat sehari-hari per bulannya," kata Haris dalam "Forum Group Discussion 3 Pilar Integrasi" dengan tema "Masa Depan Transportasi Jakarta".

Dalam survei tersebut, Haris menyebut terungkap bahwa sebanyak 62,6 persen masyarakat mengeluarkan biaya Rp500 ribu per bulan untuk transportasi umum. Kemudian sekitar 25,7 persen mengeluarkan Rp500 ribu hingga Rp1 juta.

Lalu 7,2 persen pengeluarannya sebesar Rp1 juta-Rp2 juta serta sebanyak 4,9 persen mengeluarkan sebanyak Rp2 juta untuk transportasi.

Untuk pengeluaran transportasi pribadi termasuk kendaraan pribadi, ojek daring atau ojek pangkalan dan taksi daring yang biasanya digunakan warga sebelum naik ke transportasi umum, tercatat sebanyak 45,6 persen warga mengeluarkan biaya sebesar Rp500 ribu hingga Rp1 juta.

Kemudian, sebanyak 34,3 persen warga mengeluarkan kurang dari Rp500 ribu. Lalu sebanyak 14,8 persen mengeluarkan biaya Rp1 juta hingga Rp2 juta serta yang mengeluarkan lebih dari Rp2 juta ada sebanyak 5,2 persen.

Temuan ini memperlihatkan dibutuhkan
integrasi tarif oleh masyarakat agar lebih efisien. "Artinya gimana integrasi tarif yang akan dilakukan nanti itu bisa menarik sehingga apa yang dicita-citakan yaitu transportasi umum menjadi yang utama di Jakarta itu segera terwujud," tutur Haris.

Dari informasi yang didapatkan, DKI Jakarta akan memulai integrasi sistem pembayaran dalam transportasi umum.

Bagi masyarakat, mereka akan mendapatkan berbagai kemudahan, keamanan, kenyamanan, kecepatan, serta tarif terjangkau untuk menggunakan antarmoda transportasi umum.

Selanjutnya, bagi perusahaan operator manfaatnya adalah dapat meningkatkan jumlah penumpang, bisnis proses yang dijalankan menjadi lebih efektif dan efisien, pengelolaan aset lebih efisien serta "seamless transaction".

Bagi pemerintah adanya integrasi ini akan menghasilkan kebijakan penerapan tarif yang tepat sasaran, mengurangi subsidi jangka panjang, mengurangi kemacetan serta memperbaiki kualitas udara ibukota.

Tidak berhenti sampai ke integrasi tarif, nantinya Jakarta memiliki transportasi umum yang terintegrasi secara sistem.

Hal ini akan dilakukan di fase kedua yakni pada Maret 2022 melalui penerapan "Mobility as a Service" (MaaS). Layanan ini akan memberikan rekomendasi dan estimasi perjalanan bagi pengguna transportasi umum melalui Aplikasi JakLingko.

Aplikasi JakLingko akan diperluas integrasinya dengan moda transportasi lain seperti ojek daring, taksi daring, pariwisata, tempat kuliner dan ada berbagai diskon yang menarik yang bisa dimanfaatkan.

Dengan mengintegrasikan moda transportasi dan sistemnya, maka Jakarta layaknya kora besar di negara maju yang dijadikan "benchmark", yakni Inggris, Korea Selatan dan Hong Kong.