Mandiri Institute: Demokrasi dorong pertumbuhan ekonomi

Jakarta (ANTARA) - Kepala Mandiri Institute Teguh Yudo Wicaksono menyatakan bahwa demokrasi akan mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

“Manfaat demokrasi baru terlihat dalam periode jangka panjang,” kata Yudo Wicaksono di seminar dalam jaringan (daring) bertema Komitmen Demokrasi sebagai Jalan Menuju Kesejahteraan, Rabu.

Pernyataan tersebut ia utarakan untuk menjawab keraguan publik atas peran demokrasi dalam menjamin kesejahteraan masyarakat. Keraguan tersebut dilatarbelakangi oleh lambatnya pertumbuhan ekonomi Indonesia pada rentang waktu 5 tahun pasca transisi menjadi demokrasi.

Menurut Yudo, lambatnya perkembangan ekonomi pada 5-10 tahun pertama masa transisi menuju demokrasi diakibatkan oleh adanya reformasi kelembagaan dan penyesuaian dengan sistem demokrasi.

Pola melambatnya perkembangan ekonomi di masa transisi juga dialami oleh negara-negara lain, sehingga hal tersebut tidak menunjukkan bahwa terjadi kegagalan demokrasi di Indonesia.

Setelah dilakukan penyesuaian dan adaptasi pada sistem demokrasi pasca transisi, perekonomian negara akan berkembang dengan pesat. Yudo menyebutkan bahwa dalam rentang 30 tahun, perkembangan perekonomian negara yang melakukan transisi demokrasi akan terlihat di tahun ke-20.

“Bukti-bukti empiris juga menunjukkan bahwa demokrasi mendorong terjadinya pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang,” ucapnya menambahkan.

Melalui presentasinya, Yudo menayangkan grafik pertumbuhan Indonesia di masa non-demokrasi, masa transisi, dan masa setelah transisi. Dalam grafik tersebut, terlihat bahwa terjadi penurunan pada rentang tahun 1995-2000, yakni bertepatan dengan masa transisi demokrasi di Indonesia.

Grafik pertumbuhan ekonomi menggambarkan penurunan Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia pada tahun 1997. Mulanya, PDB Indonesia sebesar 215,7 miliar dolar AS dan mengalami penurunan pada tahun 1998 menjadi 95,45 miliar dolar AS.

Selanjutnya, Yudo memaparkan bahwa pada rentang tahun 2000-2005, terjadi perkembangan ekonomi yang cenderung lambat dan tidak stabil apabila dibandingkan dengan masa non-demokrasi. Hal itu terlihat melalui angka PDB Indonesia pada tahun 2000 (165 miliar dolar AS), 2001 (160,4 miliar dolar AS), dan 2002 (195,7 miliar dolar AS).

Akan tetapi, sebagaimana yang telah dipaparkan oleh Yudo terkait dampak jangka panjang, perekonomian Indonesia mengalami peningkatan yang pesat pada rentang tahun 2005-2010. Lonjakan PDB tertinggi terjadi di tahun 2009 (539,6 miliar dolar AS) menuju tahun 2010 (755,1 miliar dolar AS).

“Terdapat lonjakan (kesejahteraan) di tahun 2005-2010,” kata Yudo ketika menjelaskan perkembangan perekonomian di Indonesia pasca masa transisi demokrasi.

Oleh karena itu, Yudo Wicaksono tidak sepakat dengan persepsi yang menyatakan bahwa demokrasi merupakan kendala dalam perkembangan kesejahteraan.