Mahasiswa Nilai Kinerja Duet SBY-Boediono Belum Tampak

Blitar (ANTARA News) - Belasan mahasiswa dari Blitar, Jawa Timur, Rabu melakukan unjuk rasa satu tahun pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono - Boediono menilai kinerja pemerintah belum tampak.

"Perekonomian nasional lebih banyak dikuasai pihak asing, seperti tambang, minyak dan gas, perbankan, hingga industri jasa maupun pasar modal. Belum tampak keberhasilan pemerintah menangani negeri ini," ujar koordinator aksi, Sujiono di Blitar, Rabu.

Pihaknya menilai, kabinet Indonesia Bersatu ini telah gagal mengemban amanat rakyat. Terbukti, selama satu tahun kepemimpinan SBY - Boediono, belum tampak kemajuan apapun. Bahkan, mereka menilai Indonesia tampak mundur saat ini.

"Bukan kemajuan yang tampak, melainkan kemunduran. Ini sungguh ironis sekali," ujarnya.

Kegiatan ini dilakukan di perempatan lovi, Kota Blitar Jalan A Yani. Mahasiswa membawa berbagai macam poster yang isinya kecaman pemerintahan SBY - Boediono yang dinilai belum ada kemajuan.

Selain membawa berbagai macam spanduk yang isinya kecaman, mereka juga membagi - bagikan selebaran kepada para pengguna jalan di sepanjang jalur tersebut.

Dalam orasinya, mereka juga menuntut pasangan duet SBY-Boediono mundur dari jabatannya, karena dinilai lebih berpihak pada asing.

Massa juga menggalang tanda tangan lewat kain yang digelar di perempatan tersebut. Aksi itu sebagai bentuk ketidakpercayaan mereka terhadap pemerintah yang dinilai cenderung berpandangan neoliberal.

Aksi itu juga sempat memacetkan arus lalu lintas antarkota. Jalur itu adalah jalur utama untuk melintas ke beberapa instansi, mengingat jalur itu hanya satu arah.

Praktis, dengan kondisi itu, arus lalu lintas menjadi terganggu. Polisi terpaksa turun, agar para pengguna jalan dapat melanjutkan perjalanan, mencegah kemacetan.

Massa akhirnya membubarkan diri, setelah melakukan orasi dan pengumpulan tanda tangan. Seluruh tanda tangan itu rencananya akan dikirimkan ke pemerintah, sebagai wujud apresiasi ketidakpercayaan masyarakat akan kinerja pemerintah. (ANT-073/K004)