Presiden Yudhoyono Disarankan Pilih Kabinet Pro Rakyat

Jakarta (ANTARA News) - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono disarankan segera melakukan pergantian sebagian anggota Kabinet Indonesia Bersatu II yang dinilai tidak menunjukkan kecakapan tugasnya, dan kemudian memberi porsi kabinet berdasarkan keahlian, profesionalisme, serta mencintai rakyat.

"Rakyat sudah merasakan hasil kerja KIB II selama satu tahun ini. Namun rakyat tidak merasakan hasil signifikan ataupun baik untuk peningkatan taraf hidupnya dari kerja KIB II. Bahkan, kehidupan rakyat miskin tidak mampu dibela oleh menteri-menteri SBY," kata Ketua Dewan Direktur Sabang-Merauke Circle (SMC), Syahganda Nainggolan, di Jakarta, Rabu, menanggapi satu tahun usia Pemerintah SBY-Boediono.

Karena itu, katanya, kalau tidak ingin terus digoyang aksi-aksi rakyat, presiden harus berani mengganti kabinetnya dengan para ahli atau yang mencintai rakyat.

Menurut dia, Presiden Yudhoyono tidak perlu terus menutupi kelemahan anggota kabinetnya. Lebih-lebih SBY sudah memiliki perjanjian tertulis bahwa para menteri bisa diganti setiap saat apabila kinerjanya tidak memuaskan.

Dengan begitu, lanjut Syahganda, SBY tidak perlu ragu merombak menteri-menterinya, sehingga SBY pun tidak harus menghadapi arus gelombang protes terhadap pemerintahannya yang kian mengeras.

"Jadi SBY harus memanfaatkan penilaian satu tahun masa kerja kabinet untuk diganti dengan yang lebih baik dan lebih mengedepankan kemampuannya pada agenda perbaikan nasib rakyat," tegasnya.

Ia juga mengharapkan SBY tidak merasa berada dalam "penyanderaan" partai-partai pendukungnya, karena masalah penyusunan kabinet sepenuhnya merupakan hak prerogatif Presiden SBY.

"Kalau hanya mengandalkan kompromi dengan partai-partai politik, SBY tidak akan mendapatkan calon menteri yang berkompeten atau dicintai rakyat," ungkap Syahganda.

Mengenai kriteria dicintai rakyat itu, Syahganda menyebutkan yaitu mengangkat menteri-menteri yang tidak pro neo liberal, tetapi menteri yang lebih berorientasi pada kepentingan kesejahteraan rakyat banyak.

Juga bukan mengangkat menteri yang sukanya memberi peluang pihak asing mengambilalih usaha-usaha milik pengusaha lokal atau ingin menguasai perusahaan publik yang dimiliki negara.

Syahganda pun tetap berpendapat, setidaknya ada lima menteri yang layak diganti dalam masa satu tahun pertama pemerintahan SBY-Boediono. Kelima menteri itu adalah Menteri Perdagangan Marie Elka Pangestu, Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa, Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral Darwin Z. Saleh, Mensesneg Sudi Silalahi, dan Menakertrans Muhaimin Iskandar.

"Mereka sangat layak diganti, selain alasan kinerjanya lemah, juga akibat tidak kompeten serta ada yang sangat neo liberal," demikian Syahganda. (D011/K004)