Menkopolhukam dengar saran kelompok agama terkait penanganan COVID-19

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD mendengar berbagai saran yang disampaikan oleh perwakilan kelompok organisasi agama terkait kinerja pemerintah menanggulangi COVID-19.

Mahfud, sebagaimana dikutip dari keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Selasa, menyampaikan saran-saran itu penting karena pemerintah membutuhkan bantuan organisasi keagamaan untuk memberi kesadaran kepada masyarakat mengenai pelaksanaan protokol kesehatan sampai vaksinasi.

Dalam kegiatan yang berlangsung pada 26-27 Juli 2021, Mahfud juga mengajak organisasi-organisasi keagamaan, seperti Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), PP Muhammadiyah, dan Konferensi Wali Gereja Indonesia (KWI), untuk menjajaki peluang kerja sama lain terkait penanganan COVID-19.

Terkait itu, Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir menyarankan pemerintah perlu konsisten dalam membuat kebijakan, termasuk di antaranya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

“Kami berharap pemerintah perlu terus konsisten agar PPKM Darurat sampai (PPKM) level 4 itu dijaga dan dilaksanakan dengan baik. Tidak perlu ragu, karena rakyat membutuhkan kepastian. Sempurna tentu tidak bisa, tetapi pilihan-pilihan yang ditempuh pemerintah harus tetap firm (tegas, Red.),” kata Pimpinan PP Muhammadiyah kepada Mahfud, Selasa.

Dalam kesempatan itu, Haedar Nashir menyampaikan pihaknya telah berupaya membantu pemerintah menangani pasien-pasien COVID-19 lewat 117 rumah sakit dan 167 perguruan tinggi yang berada di bawah naungan Muhammadiyah.

Jika dihitung nilainya, maka Muhammadiyah telah menggelontorkan dana sekitar satu triliun rupiah untuk perawatan dan program-program penanggulangan COVID-19 dari aspek kesehatan, keagamaan, sosial, dan ekonomi, sebut Haedar Nashir.

Mahfud MD pun mengapresiasi dukungan itu.

“Pemerintah ingin terus bekerja sama dan di posisi mana Muhammadiyah bisa terus membantu, dan jika ada hal yang perlu diperbaiki dari sisi pemerintah dalam penanganan COVID ini agar lebih bersinergi,” kata Mahfud.

Sementara itu, Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj pada pertemuan hari pertama, Senin (26/7) menyampaikan pihaknya berharap pandemi tidak menjadi ajang adu kekuatan politik.

“Kini saatnya bergandengan tangan, partai pendukung, oposisi masyarakat manapun. Jangan sampai ini dibikin kesempatan untuk tujuan target politik,” kata Said Aqil dikutip dari siaran tertulis yang sama.

Kemudian, Pimpinan KWI Kardinal Suharyo Hardjoatmodjo menyampaikan KWI mendukung langkah pemerintah bekerja sama dengan TNI dan Polri dalam berbagai upaya penanganan COVID-19.

“KWI sangat menghargai upaya pemerintah melibatkan TNI, Polri, yang mati-matian dengan sumber daya yang ada membantu seluruh rakyat dan masyarakat untuk bertahan, kembali sehat, dan melindungi sehingga tidak ada korban,” kata Kardinal Suharyo.